S etiap lembaga pemerintah maupun non-pemerintah mempunyai kewajiban memberikan informasi publik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi tidak semua informasi dapat diberikan atau dipublikasikan terhadap publik. Berdasarkan hal tersebut maka timbul permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan mengenai wewenang Forest Watch dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam memberikan informasi publik?. Apakah putusan Komisi Informasi Publik telah sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?.Apakah akibat hukum dari putusan Komisi Informasi Publik terhadap wewenang Forest Watch dan kementerian Lingkungan Hidup dalam memberikan informasi publik?. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis, dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan mengenai wewenang Forest Watch dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 17 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mengenai Putusan No.1369/XII/KIP-PS-MA/2014 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pusat. Sedangkan akibat dan wewenang Forest Watch dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memberikan 5 (lima) dokumen wajib disediakan.