DETAIL KOLEKSI

Analisis yuridis terhadap pembangunan jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) di Kabupaten Tangerang oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditinjau dari Peraturan Presiden RI no. 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

1.0


Oleh : Danis Putri Arianti

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2014

Pembimbing 1 : Intan Nevia Cahyana

Subyek : Land use - Law and legislation;Eminent domain

Kata Kunci : land acquisition, compensation, high voltage overhead lines

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2014_TA_HK_01010377_8.pdf
2. 2014_TA_HK_01010377_7.pdf
3. 2014_TA_HK_01010377_6.pdf
4. 2014_TA_HK_01010377_5.pdf
5. 2014_TA_HK_01010377_4.pdf
6. 2014_TA_HK_01010377_3.pdf
7. 2014_TA_HK_01010377_2.pdf
8. 2014_TA_HK_01010377_1.pdf

P engadaan tanah terhadap pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kabupaten Tangerang dilakukan dengan cara pembebasan tanah dengan memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah oleh panitia pengadaan tanah yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Tangerang nomor 593/kep.294-Huk/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Permasalahan yang diangkat adalah Apakah prosedur atau tata cara perolehan tanah yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kabupaten Tangerang telah sesuai berdasarkan Perpres 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dan Bagaimana pemberian ganti rugi dalam kegiatan Pembangunan komponen-komponen jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang di sepakati oleh Perusahaan Listrik Negara dengan pemegang hak atas tanah dan atau bangunan yang ada di atasnya. Dilakukan penelitian secara normatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dalam prosedur atau tata cara perolehan tanah yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kabupaten Tangerang telah sesuai dengan Perpres 65 tahun 2006 dan pemberian ganti ruginya telah memenuhi kesepakatan dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh para pihak.

P rocurement of the ground network construction Air Line High Voltage (SUTT) in Tangerang done way of land acquisition by providing compensation to landowners by land procurement committee formed by Tangerang Regent Decree number 593 / kep.294-Huk / 2008 on the Formation of the Land Acquisition Committee For Implementation Development for Public Interest. problems is appointed or procedure is the procedure of land acquisition conducted by the State Electricity Company (PLN) in activities of land acquisition for the construction of Air Line High Voltage (SUTT) in Tangerang district complies based Presidential Decree 65 of 2006 on Land Procurement for Implementation of Development for the Public Interest and How compensation in development activities network components Air Channel High Voltage (SUTT) were agreed by the State Electricity Company holders of rights to land and or buildings on it. Normative research. The data were analyzed qualitative. In the procedure or procedures for land acquisition conducted by the State Electricity Company (PLN) in activities land acquisition for construction of Air Line Voltage Height (SUTT) in Tangerang district in accordance with regulation 65 in 2006 and the granting of compensation has met agreement of the results of consultation undertaken by the parties.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?