S ertipikat elektronik sudah diberlakukan di indonesia namunmasih mengalami kendala berupa ketidaksesuaian data yangdisajikan. rumusan masalah yaitu: bagaimana kepastian hukumbagi pemegang hak atas tanah dalam penyajian data antarasertipikat analog dengan sertipikat elektronik, dan bagaimanaperlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengansertipikat tanah elektronik pasca peraturan menteri atr/kbpnnomor 3 tahun 2023. penelitian ini merupakan penelitian hukumnormatif, bersifat deskriptif dengan penarikan kesimpulan secaradeduktif. hasil penelitian menunjukkan perbedaan data antarasertifikat analog dan sertifikat elektronik memberikan peningkatankepastian hukum dari segi keamanan dan administrasipertanahan. sedangkan perlindungan hukum terhadappemegang sertifikat elektronik tercemin dari adanya perlindunganhukum preventif, dan represif yang diberikan. namun dalampermen atr/kbpn nomor 3 tahun 2023 diketahui belumadanya pengaturan terkait jangka waktu perbaikan bila terjadikesalahan yang mencerminkan tidak adanya perlindungan hukumkorektif yang diberikan.