DETAIL KOLEKSI

Kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam menetapkan keputusan tentang upah minimum Provinsi Tahun 2022

Oleh : Sandy Maulana Yusuf Saidi

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2022

Pembimbing 1 : Tri Sulistyowati

Subyek : Minimum wage - Law and lehislation - Indonesia;Local geovernment - Law and legislation - Indonesia

Kata Kunci : regional autonomy law, governor of DKI Jakarta, provincial minimum wage decision

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2022_TA_SHK_010001800454_Halaman-Judul.pdf
2. 2022_TA_SHK_010001800454_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2022_TA_SHK_010001800454_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2022_TA_SHK_010001800454_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2022_TA_SHK_010001800454_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf
6. 2022_TA_SHK_010001800454_Bab-4_Pembahasan.pdf
7. 2022_TA_SHK_010001800454_Bab-5_Penutup.pdf
8. 2022_TA_SHK_010001800454_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2022_TA_SHK_010001800454_Lampiran.pdf

L Latar belakang penelitian ini adalah Gubernur DKI Jakarta yang pada awalnya menetapkan keputusan tentang upah minimum Nomor 1359 Tahun 2021 dengan pertimbangan Peraturan Pemerintah di bidang pengupahan kemudian diganti dengan Nomor 1517 tanpa pertimbangan Peraturan Pemerintah dibidang pengupahan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah Gubernur berwenang menetapkan keputusan tentang upah minimum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang penetapan upah minimum 2022 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan jurnal. Dengan menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan deduktif maka di ambil kesimpulan. Gubernur DKI Jakarta berwenang menetapkan keputusan Nomor 1517 Tahun 2021 tentang upah minimum provinsi 2022 sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Apabila ditinjau dari prosedural pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan tidak sesuai. Karena tidak tercantum perda tentang pengupahan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan atribusi atau urusan pemerintahan konkuren.

T The background to this research is that the Governor of DKI Jakarta initially stipulated the decision regarding minimum wages Number 1359 of 2021 with consideration of Government Regulations in the field of wages, which was then replaced with Number 1517 without consideration of the Government Regulations in the field of wages. The problem in this research is whether the Governor has the authority to determine decisions regarding the minimum wage based on the applicable laws and regulations, and whether the Decree of the Governor of DKI Jakarta number 1517 of 2021 concerning the determination of the 2022 minimum wage is in accordance with the laws and regulations. This research is descriptive analytical in nature using secondary data consisting of primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials consisting of books and journals. By using qualitative analysis and deductive conclusions, conclusions are drawn. The Governor of DKI Jakarta has the authority to stipulate Decree Number 1517 of 2021 concerning the 2022 provincial minimum wage in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. If viewed from the procedural perspective of its formation based on Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations, it is not appropriate. Because the regional regulations on wages are not included as a consideration in carrying out attribution or concurrent government affairs.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 17 Judul)

Pengaturan pelayanan umum pada saat pandemi Covid-19 di Kabupaten Purwakarta menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat) 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ditinjau dari undang-undang nomor
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelajaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat 5.0
FH - Usakti
Pengelolaan dan pelaporan dana desa untuk kepentingan penanganan covid-19 di Desa Pamagersari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor pada tahun 2020 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan bupati Tangerang dalam menerbitkan izin pendirian pabrik kembang api (studi tentang kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi) 0.0
FH - Usakti
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum wilayah DKI Jakarta (Studi Tentang alih fungsi jalan dan trotoar menjadi tempat berdagang ditinjau dengan Undang-undng No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan) 2.5
FH - Usakti
Peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) (studi kasus pengelolaan aset Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Surabaya dan Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES) Surabaya
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat untuk warga DKI Jakarta 2.5
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis kebijakan padat karya tunai (Cash for Work) dalam penggunaan dana desa tahun 2019 (studi penelitian: Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberhentian Walikota oleh Gubernur di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
FH - Usakti
Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Prosedur penyusunan Perda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam mengatur PKL di Kawasan Tanah Abang Ditinjau dari Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
FH - Usakti
Pemberhentian walikota yang melakukan kasus korupsi dan wewenang pejabat penggantian pelaksana tugas menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah di Kota Bekasi
FH - Usakti
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pembentuk Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Provinsi DKI Jakarta)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin lingkungan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XIII/2020 tentang undang-undang cipta kerja
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?