DETAIL KOLEKSI

Analisis terhadap persamaan dan perbedaan dalam perlindungan hukum wanita yang di poligami (studi kasus Indonesia dan Mesir)

Oleh : Raka Haikal Anfasya

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2022

Pembimbing 1 : Natasya Yunita Sugiastuti

Subyek : Polygamy - Law and legislation;Marriage law

Kata Kunci : marriage law, polygamous marriage, secret polygamy, polygamy legal protection for women

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2022_TA_SHK_010001800415_Halaman-Judul.pdf
2. 2022_TA_SHK_010001800415_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2022_TA_SHK_010001800415_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2022_TA_SHK_010001800415_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2022_TA_SHK_010001800415_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf
6. 2022_TA_SHK_010001800415_Bab-4_Pembahasan.pdf
7. 2022_TA_SHK_010001800415_Bab-5_Penutup.pdf
8. 2022_TA_SHK_010001800415_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2022_TA_SHK_010001800415_Lampiran.pdf

P Perkawinan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk memperoleh kebahagiaan, karena dengan adanya perkawinan diharapkan kedua pasangan dapat saling menyayangi satu sama lain. Salah satu jenis perkawinan adalah perkawinan poligami. Perkawinan poligami sering dianggap sebagai jenis perkawinan yang merugikan pihak isteri, oleh sebab itu poligami wajib diatur pelaksanaannya agar tidak melanggar hokum dan demi melindungi wanita. Tiap Negara memiliki pengaturan tersendiri tentang poligami. Dari pengaturan tersebut terdapat persamaan yang disebabkan oleh faktor agama dan perbedaan yang disebabkan oleh factor sosial-kultur. Misalnya pada Indonesia dan Mesir. Rumusan Masalah :1) Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan poligami berdasarkan hukum Indonesia dan Mesir? 2) Bagaimana penerapan hukum yang tepat pada Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA. Pradan Kasus Big Ramy berdasarkan hukum Indonesia dan Mesir?.metode penelitian pada skripsi ini menggunakan tipe penelitian hokum normatif. Sifat penelitian Deskriptif komparatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan, selanjutnya data yang didapat dianalisis dengan cara kualitatif, dan penarikan kesimpulan melalui metode deduktif. Kesimpulan: pada Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA. PraMuh. Irham terbukti menelantarkan Nurdiana karena melakukan perkawinan lagi secaradiam-diam dan Muh.Irham menurut Pasal 279 ayat 2 KUHP terancam pidana 7 Tahun dan menurut Pasal 45 ayat 1 ia terancam pidana denda Rp.7500,- (TujuhRibu Lima Ratus Rupiah). Sedangkan Big Ramy terbukti melakukan poligami secara diam-diam dan menurut Article 23 Bis Law 100 of 1985 terancam dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda 200 (Dua Ratus) Pounds

M Marriage is one way for humans to obtain happiness, because with marriage it is hoped that both partners can love each other. One type of marriage is a polygamous marriage. Polygamous marriages are often considered to be a type of marriage that is detrimental to the wife, therefore the implementation of polygamy must be regulated so as not to violate the law and to protect women. Each country has its own regulations regarding polygamy. From these settings, there are similarities caused by religious factors and differences caused by socio-cultural factors. For example in Indonesia and Egypt. Problem Formulation: 1) What are the similarities and differences in polygamy provisions based on Indonesian and Egyptian law? 2) How to properly apply the law in Decision Number 100/Pdt.G/2020/PA. Pradan The Big Ramy case is based on Indonesian and Egyptian law? The research method in this thesis uses a normative legal research type. The nature of the research is comparative descriptive. The data used is secondary data collected using library study techniques, then the data obtained is analyzed qualitatively, and conclusions are drawn using deductive methods. Conclusion: in Decision Number 100/Pdt.G/2020/PA. PraMuh. Irham was proven to have neglected Nurdiana because he remarried secretly and Muh. Irham, according to Article 279 paragraph 2 of the Criminal Code, was threatened with a sentence of 7 years and according to Article 45 paragraph 1 he was threatened with a fine of IDR 7,500 (Seven Thousand Five Hundred Rupiah). Meanwhile, Big Ramy was proven to have committed polygamy secretly and according to Article 23 Bis Law 100 of 1985, he was threatened with imprisonment for 6 months and a fine of 200 (Two Hundred) Pounds.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 21 Judul)

Tinjauan yuridis terhadap putusnya perkawinan dengan alasan murtad dan akibat hukumnya ditinjau dari kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis hak asuh anak dibawah umur ditangan bapak menurut Undang-undang no.1 tahun 1974 3.3
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pembagian waris terhadap harta bersama dari perkawinan seorang suami dengan 2 (Dua) orang istri menurut kompilasi Hukum Islam 2.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perceraian menurut hukum adat bali (studi kasus putusan mahkamah agung no.2476/K/PDT/2012 tentang perceraian antara Ni ketut Wedri dan I Nyoman Kumbayana) 1.5
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap akibat hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 tentang pembatalan perkawinan pasangan beda agama terhadap hak dan kewajiban anak perkawinan beda agama 0.7
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap penolakan pembatalan perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Junto kompilasi hukum islam (studi kasus putusan pengadilan agama jakarta selatan Nomor 2487/Pdt.G/PAJS) 2.5
FH - Usakti
Analisis yuridis pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah (studi kasus putusan pengadilan agama nomor: 9/PDT.G/20121/PA.RTU) 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perceraian karena perginya suami meninggalkan istri selama 9 (Sembilan) tahun berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan No.549/Pdt.G/2013/PN.TNG) 0.5
FH - Usakti
Analisis yuridis penetapan perkawinan beda agama antara Kevin Sangian Hendrik Rumiap dengan Nur Reski Anggraeni Akhbar menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia (studi penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/PDT.P/2018/PN.MKS) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perceraian yang dilakukan oleh anggota polisi tanpa adanya izin atasan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No 249/Pdt.G/2015/PA.Pkp) 5.0
FH - Usakti
Pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap pasangan menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (studi kasus Putusan No. 0689/Pdt.G/ 2014/ PA.Sub)
FH - Usakti
Pembagian harta bersama yang berasal dari aset perusahaan bersama sebagai akibat perceraian (studi putusan pengadilan agama nomor 1213/Pdt.G/2012/PA.JB)
FH - Usakti
Perkawinan beda agama antara Aloysia Vettyana Ratnawati dan Dandi Ferdian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus penetapan nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt)
FH - Usakti
Analisis yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus putusan Pengadilan Agama Nomor: 618/Pdt.G/ 2012/PA.Bkt)
FH - Usakti
Pembagian harta waris terhadap perkawinan poligami menurut kompilasi hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 2399/Pdt.G/2013/ PA.Bks)
FH - Usakti
Analisis Yuridis terhadap perkawinan beda agama menurut kompilasi hukum islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 04/Pdt.P/2011/PN.Ska. Tentang Perkawinan Beda Agama) 0.0
FH - Usakti
Analisis yuiridis terhadap pengampuan seorang istri pada perkawinan dengan adanya perjanjian perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (studi kasus terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 15/PDT.P/2011/PN.TGL)
FH - Usakti
Analisa yuridis terhadap hak asuh anak berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 72/Pdt.G/2015/PN.Kwg) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pembagian waris atas isteri kedua siri menurut hukum waris Islam di Indonesia ( Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 PK/Ag/2016) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap peralihan hak asuh anak dari seorang ibu kepada bapaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan undang- undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah A
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perceraian dengan alasan peralihan agama pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 456/Pdt.G/2014/PN DPS
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?