DETAIL KOLEKSI

Perkawinan beda agama antara Aloysia Vettyana Ratnawati dan Dandi Ferdian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus penetapan nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt)

Oleh : Rifdhika Ajeng Dwi Mutiara

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019/I/095

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Khairani Bakri

Subyek : Marriage law

Kata Kunci : marriage law, interfaith marriage

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2019_TA_SHK_010001500369_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2019_TA_SHK_010001500369_Lembar-Pengesahan.pdf 4
3. 2019_TA_SHK_010001500369_Bab-1_Pendahuluan.pdf 12
4. 2019_TA_SHK_010001500369_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 114
5. 2019_TA_SHK_010001500369_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf 45
6. 2019_TA_SHK_010001500369_Bab-4_Pembahasan.pdf 30
7. 2019_TA_SHK_010001500369_Bab-5_Penutup.pdf 6
8. 2019_TA_SHK_010001500369_Daftar-Pustaka.pdf 6
9. 2019_TA_SHK_010001500369_Lampiran.pdf 45

P Perkawinan beda Agama, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang diantara mereka berlainan Agama. Pokok permasalahannya adalah 1) Apakah Amar penetapan Hakim Surakarta Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt mengenai perkawinan beda Agama antara Aloysia Vettyana Ratnawati dan Dandi Ferdian sudah sesuai atau tidak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974? 2) Apakah perkawinan beda Agama antara Aloysia Vettyana Ratnawati dan Dandi Ferdian dapat dicatatkan atau tidak pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil? Tipe penelitian, yaitu penelitian Yuridis Normatif, yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder serta data primer, untuk mendukung analisis data sekunder. Cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisa data secara kualitatif. Cara penarikan kesimpulan, yaitu secara logika deduktif. Kesimpulan: Penetapan Hakim terhadap perkawinan beda Agama antara para pihak, tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 butir f UUP. Perkawinan beda agama antara para pihak seharusnya tidak dapat dicatatkan, tetapi dengan adanya UU Adminduk Pasal 35 butir a yang menyebutkan “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, maka perkawinan beda Agama bisa dicatatkan.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 18 Judul)

Tinjauan yuridis terhadap putusnya perkawinan dengan alasan murtad dan akibat hukumnya ditinjau dari kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis hak asuh anak dibawah umur ditangan bapak menurut Undang-undang no.1 tahun 1974 3.3
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pembagian waris terhadap harta bersama dari perkawinan seorang suami dengan 2 (Dua) orang istri menurut kompilasi Hukum Islam 2.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perceraian menurut hukum adat bali (studi kasus putusan mahkamah agung no.2476/K/PDT/2012 tentang perceraian antara Ni ketut Wedri dan I Nyoman Kumbayana) 1.5
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap akibat hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 tentang pembatalan perkawinan pasangan beda agama terhadap hak dan kewajiban anak perkawinan beda agama 0.7
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap penolakan pembatalan perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Junto kompilasi hukum islam (studi kasus putusan pengadilan agama jakarta selatan Nomor 2487/Pdt.G/PAJS) 2.5
FH - Usakti
Analisis yuridis pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah (studi kasus putusan pengadilan agama nomor: 9/PDT.G/20121/PA.RTU) 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perceraian karena perginya suami meninggalkan istri selama 9 (Sembilan) tahun berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan No.549/Pdt.G/2013/PN.TNG) 0.5
FH - Usakti
Analisis yuridis penetapan perkawinan beda agama antara Kevin Sangian Hendrik Rumiap dengan Nur Reski Anggraeni Akhbar menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia (studi penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/PDT.P/2018/PN.MKS) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perceraian yang dilakukan oleh anggota polisi tanpa adanya izin atasan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No 249/Pdt.G/2015/PA.Pkp)
FH - Usakti
Pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap pasangan menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (studi kasus Putusan No. 0689/Pdt.G/ 2014/ PA.Sub)
FH - Usakti
Pembagian harta bersama yang berasal dari aset perusahaan bersama sebagai akibat perceraian (studi putusan pengadilan agama nomor 1213/Pdt.G/2012/PA.JB)
FH - Usakti
Analisis yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus putusan Pengadilan Agama Nomor: 618/Pdt.G/ 2012/PA.Bkt)
FH - Usakti
Analisis Yuridis terhadap perkawinan beda agama menurut kompilasi hukum islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 04/Pdt.P/2011/PN.Ska. Tentang Perkawinan Beda Agama) 0.0
FH - Usakti
Analisis yuiridis terhadap pengampuan seorang istri pada perkawinan dengan adanya perjanjian perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (studi kasus terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 15/PDT.P/2011/PN.TGL)
FH - Usakti
Analisa yuridis terhadap hak asuh anak berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 72/Pdt.G/2015/PN.Kwg) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap peralihan hak asuh anak dari seorang ibu kepada bapaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan undang- undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah A
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perceraian dengan alasan peralihan agama pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 456/Pdt.G/2014/PN DPS
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?