DETAIL KOLEKSI

Perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman fintech p2p lending (pt. bank jago) pasca pencabutan izin usaha pt semangat gotong royong oleh otoritas jasa keuangan.


Oleh : Silmi Nariswari

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Rachmat Santoso

Kata Kunci : Financial Institution Law, P2P Lending, Revocation of business licenses.

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100383_Halaman-Judul.pdf 8
2. _SK_SHK_010002100383_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100383_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100383_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf
5. 2025_SK_SHK_010002100383_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100383_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100383_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf
8. 2025_SK_SHK_010002100383_Bab-1.pdf 17
9. 2025_SK_SHK_010002100383_Bab-2.pdf 31
10. 2025_SK_SHK_010002100383_Bab-3.pdf 13
11. 2025_SK_SHK_010002100383_Bab-4.pdf 13
12. 2025_SK_SHK_010002100383_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_SHK_010002100383_Daftar-Pustaka.pdf 7
14. 2025_SK_SHK_010002100383_Lampiran.pdf 12

S Salah satu layanan fintech lending yang berkembang di indonesia adalah peer to peer (p2p) lending, yaitu layanan pendanaan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui platform digital. penyelenggara p2p lending wajib memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan (ojk). permasalahan dalam penelitian ini adalah kesesuaian alasan pencabutan izin usaha oleh ojk terhadap p.t. semangat gotong royong dengan ketentuan pojk nomor 77/pojk.01/2016 serta pojk nomor 10/pojk.05/2022 dan bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman akibat pencabutan izin usaha. tujuannya adalah untuk menggambarkan kesesuaian alasan pencabutan izin usaha oleh otoritas jasa keuangan terhadap penyelenggara dengan ketentuan pojk nomor 77/pojk.01/2016 serta pojk nomor 10/pojk.05/2022, dan menggambarkan pengaturan perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman pasca pencabutan izin usaha. metode yang digunakan adalah penelitian normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan asas-asas hukum lembaga keuangan, khususnya dalam bidang hukum layanan pembiayaan non bank, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan metode deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan izin usaha p.t. semangat gotong royong oleh ojk telah sesuai dengan pasal 78 ayat (1) pojk nomor 10/pojk.05/2022, dengan dasar atas permohonan pengembalian izin oleh penyelenggara sebagai langkah strategis pemegang saham, bukan karena pelanggaran atau ketidakmampuan operasional serta perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman telah diberikan melalui mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (3) pojk nomor 10/pojk.05/2022. oleh karena itu, disarankan agar ojk meningkatkan pengawasan, dan mendorong penguatan regulasi lpbbti dalam bentuk undang-undang.

O One of the fintech lending services developing in indonesia is peer-to-peer (p2p) lending, a funding service that connects lenders with borrowers through a digital platform. p2p lending providers are required to obtain a business license from the financial services authority (ojk). the problem in this study is the compliance of the reasons for the revocation of the business license by the ojk against p.t. semangat gotong royong with the provisions of pojk number 77/pojk.01/2016 and pojk number 10/pojk.05/2022 and how the legal protection regulations for lenders due to the revocation of the business license. the aim is to describe the compliance of the reasons for the revocation of the business license by the financial services authority against the provider with the provisions of pojk number 77/pojk.01/2016 and pojk number 10/pojk.05/2022, and describe the legal protection regulations for lenders after the revocation of the business license. the method used is descriptive normative research with an approach to the legal principles of financial institutions, especially in the field of non-bank financing services law, using secondary data through literature studies, analyzed qualitatively and concluded with a deductive method. the results of the study indicate that the revocation of the business license of p.t. semangat gotong royong by the ojk is in accordance with article 78 paragraph (1) of pojk number 10 / pojk.05 / 2022, based on the request for the return of the license by the organizer as a strategic step for shareholders, not due to violations or operational inability and legal protection for lenders has been provided through the mechanism for resolving rights and obligations as regulated in article 79 paragraph (3) pojk number 10 / pojk.05 / 2022. therefore, it is recommended that the ojk increase supervision and encourage the strengthening of lpbbti regulations in the form of laws.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?