K Ketidaksinkronan antara undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dengan surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2023 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menolak pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda. pelaksanaan putusan tersebut secara administratif telah memenuhi syarat pencatatan sebagaimana diatur dalam pasal 35 huruf a undang-undang administrasi kependudukan. dari sisi hukum materiil, perkawinan beda agama masih menimbulkan perdebatan serius karena bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f undang-undang perkawinan yang mensyaratkan keabsahan perkawinan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, sifat penelitan dengan pendekatan deskriptif. surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2023 hadir untuk menegaskan larangan tersebut serta menyinkronkan praktik pengadilan dengan peraturan yang berlaku.