T Tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, baik di rumah maupun di luar rumah, dan korban sering kali adalah perempuan. Kekerasan seksual berdampak negatif pada korban, merusak martabat, dan membuat mereka kehilangan harapan. Pemerintah, sesuai dengan Pasal 28G ayat 2 UUD 1945, berkewajiban melindungi warga dari penyiksaan. Pada tahun 2022, diterbitkan Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mencegah, melindungi, memulihkan korban, dan menegakkan hukum terhadap pelaku. Fakfak, Jayapura, adalah salah satu daerah dengan tingkat kekerasan seksual tinggi, dengan kasus yang meningkat setiap tahun. Di Papua, intervensi pelaku dan penyelesaian damai oleh keluarga korban sering terjadi, mengabaikan pemulihan trauma korban. Restitusi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah pembayaran ganti rugi yang diberlakukan kepada pelaku atau pihak ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Restitusi ini ditujukan untuk mengganti kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya akibat dari tindak pidana kekerasan seksual.