T Terjadinya tragedi pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) di Wamena, Papua pada tahun 2003 menunjukkan bahwa adanya tantangan yang signifikan bagi pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai negara berdasarkan hukum internasional. Penelitian ini untuk menelaah tanggung jawab negara dalam menangani kasus tersebut dengan mengacu kepada Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001, juga tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberikan penyelesaian serta mewujudkan pertanggungjawaban bagi para korban dan keluarganya. Metode yang dipakai adalah pendekatan normatif melalui analisis terhadap dokumen-dokumen hukum nasional maupun internasional. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa adanya tanggung jawab negara yang muncul akibat dari keterlibatan aparat negara dalam tragedi ini, yang sesuai dengan dan memenuhi syarat-syarat atribusi yang tertulis dalam Pasal 4 ARSIWA. Namun, adanya hambatan terhadap penyelesaian yudisial dan pengutamaan upaya non-yudisial yang melanggengkan impunitas, membuat situasi menjadi semakin suram. Penelitian ini mengusulkan transparansi dari pemerintah atas proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan juga pemenuhan tanggung jawab negara terhadap para korban dan keluarga korban untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, serta penegakkan keadilan dan HAM.