P Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU), yang memungkinkan debitor untuk menyelesaikan utangnya melalui rencana perdamaian. Pokok permasalahan dalam skripsi ini membahas apakah putusan penolakan hakim telah sesuai dengan UUK-PKPU dan bagaimana akibat hukum serta upaya hukum dari penolakan permohonan PKPU tersebut. Dalam Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby, permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Adhikara Putra Mandiri terhadap PT. Banyu Telaga Mas ditolak oleh pengadilan dengan alasan tidak terpenuhinya unsur pembuktian sederhana. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder dari buku dan jurnal, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian mengungkap bahwa penolakan permohonan PKPU tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana unsur fakta atau keadaan sederhana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yaitu adanya bukti keberadaan dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Konsep \\\"sederhana\\\" dalam konteks tersebut masih membutuhkan interpretasi lebih terperinci. Dengan ditolaknya permohonan PKPU ini tentunya menimbulkan kerugian danketidakpastian hukum bagi kreditor atas pemenuhan piutangnya.