DETAIL KOLEKSI

Analisis putusan mahkamah konstitusi tentang pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (studi putusan nomor 90/puu-xxi-2023)

5.0


Oleh : Rayhan Putra Sena

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Yogo Pamungkas

Kata Kunci : Constitutional Court, Constitutional Court Procedural Law, and Judicial Review of Laws

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100343_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2025_SK_SHK_010002100343_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100343_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100343_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100343_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100343_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100343_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100343_Bab-1.pdf 17
9. 2025_SK_SHK_010002100343_Bab-2.pdf 20
10. 2025_SK_SHK_010002100343_Bab-3.pdf 11
11. 2025_SK_SHK_010002100343_Bab-4.pdf 12
12. 2025_SK_SHK_010002100343_Bab-5.pdf 4
13. 2025_SK_SHK_010002100343_Daftar-Pustaka.pdf 4
14. 2025_SK_SHK_010002100343_Lampiran.pdf 1

P Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merupakan perkara pengujian undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 sempat menjadi perhatian publik baik dari segi hukum. Putusan tersebut dinilai memiliki beberapa permasalahan dalam aspek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Permasalahan adalah: (1) Apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 sudah sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi? Dan (2) Apakah Mahkamah Konstitusi diperbolehkan melakukan penambahan norma dalam amar putusan nomor 90/PUU-XXI/2023? Penelitian menggunakan metode normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisa data secara kualitatif pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pertimbangan hakim terkait legal standing pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik yang diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi atau yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Tahun 2011. Dan juga berdasarkan pendapat ahli dan yurisprudensi Penulis berpendapat tindakan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penambahan norma dalam amar putusannya tidak relevan, karena penambahan norma dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi diperbolehkan jika bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum.

D Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which is a judicial review case of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections against the 1945 Constitution, has attracted public attention both from a legal perspective. The decision is considered to have several problems in terms of the Constitutional Court\\\'s Procedural Law. The problems are: (1) Are the considerations of the Constitutional Court Judges in deciding decision number 90/PUU-XXI/2023 in accordance with Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court? And (2) Is the Constitutional Court allowed to add norms to the decision number 90/PUU-XXI/2023? The research uses a normative method with a descriptive research nature. The data used is secondary data with qualitative data analysis, data collection using literature studies. Conclusions are drawn deductively. The results of the study illustrate that the judge\\\'s considerations regarding the applicant\\\'s legal standing are not in accordance with the statutory regulations, both those regulated in Article 51 Paragraph (1) of the Constitutional Court Law or the jurisprudence of Constitutional Court Decision Number 48 of 2011. And also based on expert opinion and jurisprudence, the author is of the opinion that the Constitutional Court\\\'s actions in adding norms to its decision are irrelevant, because adding norms to the decision of the Constitutional Court is permitted if the aim is to avoid a legal vacuum.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?