DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis penyelesaian pemberian ganti kerugian untuk pembangunan jalan tol Sunter-Pulogebang di wilayah Jakarta Utara berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum


Oleh : Tasya Salsabila Putri

Info Katalog

Nomor Panggil : 2021/I/192

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2021

Pembimbing 1 : Intan Nevia Cahyana

Subyek : Land use - Law and legislation;Eminent domain

Kata Kunci : land procurement law, land procurement for development for public interest

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2021_TA_SHK_010001700435_Halaman-Judul.pdf
2. 2021_TA_SHK_010001700435_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2021_TA_SHK_010001700435_Bab-1_Pendahuluan.pdf 19
4. 2021_TA_SHK_010001700435_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2021_TA_SHK_010001700435_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf
6. 2021_TA_SHK_010001700435_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf 15
7. 2021_TA_SHK_010001700435_Bab-5_Kesimpulan.pdf
8. 2021_TA_SHK_010001700435_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2021_TA_SHK_010001700435_Lampiran.pdf

D Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini memiliki tujuan untuk menjamin tersedianya bidang tanah yang digunakan untuk keperluan pembangunan, yaitu salah satunya pembangunan jalan tol. Hal tersebut sering sekali menimbulkan adanya kendala hukum, sehingga penulis melakukan penelitian lebih lanjut. Rumusan permasalahannya adalah bagaimana proses pemberian ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Sunter-Pulogebang di Wilayah Jakarta Utara dan kendala hukum apa yang terjadi selama proses pembangunan Jalan tol Sunter-Pulogebang dan bagaimanan penyelesaiaan hukumnya. Tipe penelitian yang dipilih menggunakan hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Kesimpulannya adalah berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum proses pemberian ganti kerugian dalam pembangunan Jalan Tol Sunter-Pulogebang ini khususnya di wilayah Jakarta Utara sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan kendala hukum yang muncul selama proses pembangunan jalan tol tersebut tidak jauh dari permasalahan pembayaran tanah sisa, sengketa tanah, dan pro kontra warga mengenai perbedaan pendapat serta keinginan dalam menentukan besar dan / atau pemberian ganti kerugian tersebut.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?