DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis kewenangan judicial review terhadap peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 195 Tahun 2014 Juncto Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 141 Tahun 2015 oleh Mahkamah Agung

Oleh : Jeyhan Safina Tunnajah

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018/II/054

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Tri Sulistyowati

Subyek : Administrative courts

Kata Kunci : judicial review, governor regulations, supreme court

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2018_TA_HK_010001400224_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2018_TA_HK_010001400224_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2018_TA_HK_010001400224_Bab-1_Pendahuluan.pdf 21
4. 2018_TA_HK_010001400224_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2018_TA_HK_010001400224_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf
6. 2018_TA_HK_010001400224_Bab-4_Pembahasan.pdf
7. 2018_TA_HK_010001400224_Bab-5_Penutup.pdf
8. 2018_TA_HK_010001400224_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2018_TA_HK_010001400224_Lampiran.pdf

M Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan judical review terhadap Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang berdasarkan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 beserta perubahannya. Permasalahannya adalah bagaimana kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review terhadap Peraturan Gubernur dan Bagaimana kedudukan hukum peraturan gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Juncto Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2017. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan Data Sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan logika deduktif, maka dapat disimpulkan bahwa, Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan judicial review terhadap Peraturan Gubernur. Sebelum adanya putusan MA, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 195 tahun 2014 juncto Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui keberadaannya. Setelah adanya putusan MA, maka kedudukan hukum Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 195 tahun 2014 juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak diakui keberadaannya.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 43 Judul)

Tinjauan yuridis alih fungsi hutan produksi untuk pembangunan kawasan industri 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi proyek pengkajian dan pengembangan potensi daerah Jombang oleh PNS Pemda Jombang
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap kedudukan nasabah Bank selaku penyimpan dana dalam hal terjadi likuidasi Bank
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai alat bukti terdakwa yang menjadi saksi dalam perkara tindak pidana tanpa hak memperdagangkan benda cagar budaya
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pengaruh single present policy terhadap efektivitas pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap status pengungsi Rohingya di Aceh (Indonesia) berdasarkan konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang status pengungsi 0.7
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana pengedaran dan pemalsuan uang 2.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang keberatan pengosongan objek jaminan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan risalah lelang
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap izin usaha pertambangan batubara di Desa Kelekat Kecamatan Kemvbang Janggut, Kutai Kartanegara 3.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kewajiban nafkah iddah bagi suami kepada isteri yang telah dicerai ditinjau menurut hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kedudukan dan fungsi serta kewenangan satuan tugas pemberantasan mafia hukum dalam sistem presidensiil di Indonesia
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana pemilu tentang pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD yang melanggar pasal 270 JO pasal 84 ayat (1) huruf H undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja akibat pelanggaran disiplin oleh pekerja 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perolehan hak waris dalam hubungan saudara seayah berdasarkan hukum waris Islam 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi mengenai kegiatan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu oleh Mantan Asisten Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah anak luar kawin menurut kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana paten berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kesepakatan jual beli cangkang sawit dan kerjasama antara PT. Saribumi Adilestari dengan PT. Indo Resources Utama
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang pemilihan umum ulang Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua 3.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai penerapan prinsip non-refoulement terhadap orang-orang Rohingya dari Myanmar di Thailand
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perjanjian kerjasama pengadaan peralatan intelijen antara Departemen Kehutanan dengan CV. Karya Kihama Amloska
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana aborsi pasal 347 KUHP dikaitkan dengan pasal 299 KUHP 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) oleh Nato di Kosovo tahun 1999 menurut hukum internasional 3.3
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai diskriminasi rasial terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang menurut Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination tahun 1965 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tender pengadaan Jack Up Drilling Rig berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap putusan Hakim dalam sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan perkara pajak 4.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap asas dalam pembagian harta warisan Sultan Hamengku Buwono ke IX kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum adat Kerajaan Ngayogyakarta
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap status hukum dan pertanggungjawaban hukum private military contractor ditinjau dari hukum humaniter internasional dan hukum nasional Amerika Serikat 0.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai perlindungan Perwakilan Diplomatik berdasarkan hukum diplomatik
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai asas personalitas keislaman berkenaan dengan kompetensi pengadilan dalam sengketa harta bersama
FH - Usakti
Kajian yuridis mengenai solusi permanen bagi pengungsi berdasarkan hukum pengungsi internasional
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap putusnya perkawinan dengan alasan murtad dan akibat hukumnya ditinjau dari kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dillakukan oleh Khmer Merah di Kamboja tahun 1975 - 1979 berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kedaulatan negara di ruang udara berdasarkan hukum udara internasional 2.3
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perjanjian pengadaan komponen (street lighting) untuk program pemeliharaan dan operasional penerangan jalan dan sarana umum antara Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan PT. April Trimandiri
FH - Usakti
Kajian yuridis kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara berdasarkan UUD 1945 sesudah perubahan 4.0
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang penyelesaian perkara pelanggaran tata ruang berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap kerja lembur pada PT. Anglo Distrindo antara ditinjau dari ketentuan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung yang menerima permohonan kasasi atas putusan bebas dan penerapan kesaksian berantai
FH - Usakti
Tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76/PUU-XII/2014 terhadap judicial review pasal 245 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
FH - Usakti
Analisis penerapan ancaman hukuman bagi pengguna narkotika yang di dakwakan Pasal 111 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 215/PID.SUS/2020/PT.BDG) 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri yang mengenyampingkan putusan peninjauan kembali yang telah berkekuatan hukum tetap (studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo)
FH - Usakti
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Kewenangan Mahkamah Agung
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?