DETAIL KOLEKSI

Kajian yuridis penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di laut Maluku Utara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN.TTE)


Oleh : Muhammad Rizky Adityas Wibisono

Info Katalog

Nomor Panggil : 2020/I/141

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2020

Pembimbing 1 : Endang Pandamdari

Subyek : Fishing - Law and legislation

Kata Kunci : fishery law, fishery business license, fishing license

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2020_TA_SHK_010001500272_Halaman-Judul.pdf
2. 2020_TA_SHK_010001500272_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2020_TA_SHK_010001500272_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2020_TA_SHK_010001500272_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 26
5. 2020_TA_SHK_010001500272_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf
6. 2020_TA_SHK_010001500272_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf 12
7. 2020_TA_SHK_010001500272_Bab-5_Kesimpulan.pdf
8. 2020_TA_SHK_010001500272_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2020_TA_SHK_010001500272_Lampiran.pdf

P Penangkapan ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan harus dilengkapi surat izin yaitu SIUP dan SIPI. Dalam penelitian ini ditemukan penangkapan ikan tanpa SIPI dan SIUP. Pokok permasalahannya yaitu 1) bagaimana tanggung jawab nakhoda Kapal Motor Antonius 01 dalam penangkapan ikan tanpa SIUP dan SIPI menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009? 2) bagaimana isi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN.Tte dalam menyelesaikan perkara Kapal Motor Antonius 01 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 45 Tahun 2009?. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari tipe penelitian normatif, sifat penelitiannya adalah deskriptif, analisis data sekunder yang digunakan dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa Elmer Luas menurut pasal 26 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai Nakhoda KM Anthonius 01 wajib bertanggung jawab dalam hal penangkapan ikan tanpa surat izin. Putusan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN.Tte menurut penulis dalam menyelesaikan perkara tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perikanan. Kesimpulan Elmer Luas bertanggung jawab terhadap KM ANTHONIUS-01 yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Isi dari Putusan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.Sus/ 2014/PN.Tte tidak sesuai ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Perikanan.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?