DETAIL KOLEKSI

Tindak pidana eksploitasi seksual dengan tujuan mendapat keuntungan ( Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pbu )

5.0


Oleh : Bagas Dwi Kurnia Ramadhan

Info Katalog

Nomor Panggil : 2021/I/099

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2021

Pembimbing 1 : Vience Ratna MultiWijaya

Subyek : Criminal law;Sex - Law and legislation

Kata Kunci : criminal law, trafficking in persons, crime of sexual exploitation with the purpose of making profit

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2021_TA_SHK_010001700071_Halaman-Judul.pdf
2. 2021_TA_SHK_010001700071_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2021_TA_SHK_010001700071_Bab-1_Pendahuluan.pdf 24
4. 2021_TA_SHK_010001700071_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 32
5. 2021_TA_SHK_010001700071_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf 4
6. 2021_TA_SHK_010001700071_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf 10
7. 2021_TA_SHK_010001700071_Bab-5_Kesimpulan.pdf
8. 2021_TA_SHK_010001700071_Daftar-Pustaka.pdf 4
9. 2021_TA_SHK_010001700071_Lampiran.pdf

T Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Dengan Tujuan Mendapat Keuntungan adalah perbuatan dengan merekrut para perempuan untuk kemudian dijual dengan mencari keuntungan di dalamnya. Pokok Permasalahan 1) Bagaimana Penerapan Pasal 296 KUHP Memenuhi Atau Tidak Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Dengan Tujuan Mendapat Keuntungan ( Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Pbu). Dan 2) Bagaimana Pemidanaan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif yang bersifat deskriptif analistis dengan menggunakan data sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan data diolah dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan logika deduktif. Kesimpulannya bahwa penerapan pasal 296 KUHP bagi Terdakwa tidaklah tepat dikarenakan unsur-unsur nya tidak memenuhi perbuatannya dan dalam hal ini pasal yang tepat adalah pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta pemidanaan berupa pidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun, sehingga nantinya akan membuat terdakwa tidak mengulangi kejahatannya lagi.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?