DETAIL KOLEKSI

Pemberhentian ketua kpu republik indonesia yang disebabkan oleh pelanggaran kode etik periode 2022-2027

Oleh : Gita Trinita Hasibuan

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Tri Sulistyowati

Kata Kunci : DKPP, Ethical Violations, Dismissal

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100171_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2025_SK_SHK_010002100171_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100171_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100171_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100171_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100171_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100171_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100171_Bab-1.pdf
9. 2025_SK_SHK_010002100171_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002100171_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002100171_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002100171_Bab-5.pdf
13. 2025_SK_SHK_010002100171_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2025_SK_SHK_010002100171_Lampiran.pdf

S Sesuai undang-undang pemilu mengatur bahwa pemberhentian komisioner kpu republik indonesia (bawaslu ri) karena pelanggaran etik dilakukan oleh dkpp. selanjutnya, untuk pelaksaaan pemberhentian komisioner kpu, presiden menerbitkan keputusan presiden (keppres) berdasarkan putusan dkpp. dengan demikian, perlu diketahui apakah prosedur pemberhentian telah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ketua kpu yang diberhentikan. penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang berdasar pada data sekudnder sebagai data utama. pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menunggakan logika berpikir deduktif dalam mengambil kesimpulan ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian ketua kpu oleh presiden melalui keputusan presiden telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam uu pemilu dan peraturan dkpp. upaya hukum yang dapat dilakukan adalah pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (ptun).

A According to the election law, the dismissal of a commissioner of the general elections commission (bawaslu ri) due to ethical violations is carried out by the elections supervisory agency (dkpp). furthermore, to implement the dismissal of a kpu commissioner, the president issues a presidential decree (keppres) based on the dkpp decision. thus, it is necessary to determine whether the dismissal procedure is in accordance with the provisions of law number 7 of 2017 concerning general elections and what legal remedies can be taken by the dismissed kpu chairperson. this study uses normative legal research with a descriptive research nature based on secondary data as the main data. data collection was carried out through literature studies and analyzed qualitatively, arrears deductive logic in drawing this conclusion. the results of the study indicate that the dismissal of the kpu chairperson by the president through a presidential decree was in accordance with the procedures as stipulated in the election law and the dkpp regulation. the legal remedy that can be taken is to file a lawsuit with the state administrative court (ptun).

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 13 Judul)

Penjatuhan hukuman disiplin terhadap asn yang melakukan pencaloan cpns menurut uu no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negar(studi putusan nomor 4/g/2023/pt.tun.jkt)
FH - Usakti
Analisis hukum pemberhentian direktur PT Satria Maju Bersama melalui rupslb berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 2583 k/pdt/2016)
FH - Usakti
Analisis yuridis penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (studi putusan dkpp nomor: 91-pke-dkpp/v/2024)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan DKPP dan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis putusan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG mengenai upaya administratif terhadap pemberhentian pegawai negeri sipil secara tidak hormat 3.7
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penetapan ketua pengadilan yang menerima perkara tata usaha negara yang diajukan tanpa melalui upaya administratif (studi putusan Nomor 04/G/2016/PTUN-BKL)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan DKPP dalam memutus perkara pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (studi penelitian putusan DKPP No.317-PKE- DKPP/X/2019 tentang Pemberhentian Evi Novida Ginting Sebagai Komisioner KPU).
FH - Usakti
Tindak pidana desersi yang diputus dengan pidana tambahan pemecatan melalui persidangan in absentia (studi kasus putusan Pengadilan Militer III - 18 Ambon nomor : 85-K/PM.III-18/AD/VII201970
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberhentian Walikota oleh Gubernur di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
FH - Usakti
Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menyelesaikan perkara pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di DKI Jakarta 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pemberhentian Direksi PT Multi Daya Wonua secara melawan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 5.0
FH - Usakti
Pemberhentian walikota yang melakukan kasus korupsi dan wewenang pejabat penggantian pelaksana tugas menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah di Kota Bekasi
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberhentian tidak hormat aparatur sipil negara karena melakukan tindak pidana korupsi di Kabupaten Magetan Jawa Timur menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Studi Kasus:Nomor 24/G/2021/PTUN.Sby.).
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?