DETAIL KOLEKSI

Analisis yuridis kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menangani sengketa Tata Usaha Negara antara Joseph Louis Spartz dengan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat


Oleh : Shinta Devi

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2010

Pembimbing 1 : Yogo Pamungkas

Subyek : Administrative courts - indonesia;labor disputes - indonesia

Kata Kunci : juridical analysis, authority of the State Administrative High Court, labor disputes

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2010_TA_HK_01006511_1.pdf
2. 2010_TA_HK_01006511_2.pdf
3. 2010_TA_HK_01006511_3.pdf
4. 2010_TA_HK_01006511_4.pdf
5. 2010_TA_HK_01006511_5.pdf
6. 2010_TA_HK_01006511_6.pdf
7. 2010_TA_HK_01006511_7.pdf

T Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara antara Joseph Louis Spartz dengan P4P sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta dan Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan mengapa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara Joseph Louis Spartz dengan P4P. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dan data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan analisis pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus Sengketa Tata Usaha Negara antara Joseph Louis Spartz dengan P4P tidak sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 1964 dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara jakarta berwenang dalam menangani Sengketa Tata Usaha Negara antara Josep Louis Spartz dengan P4P sesui dengan pasal 51 ayat (3) Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?