T Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yangberdampak luas terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. salah satu bentuk korupsi yang kompleks adalah gratifikasi. gratifikasi merupakan isu yang krusial dalam sistem pemerintahan karena berkaitan langsung dengan integritas pejabat publik. untuk itu, pengaturannya harus tegas dan tidak menimbulkan ambiguitas hukum. meskipun indonesia dan korea selatan sama-sama menganut sistem hukum civil law, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani gratifikasi. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan serta persamaan dalam penanganan gratifikasi di kedua negara. rumusan masalah yang diajukan meliputi bagaimana pengaturan gratifikasi di indonesia dan korea selatan serta bagaimana persamaan dan perbedaan dalam penanganannya. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. data yang digunakan merupakan data sekunder sebagai sumber informasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaturan gratifikasi di indonesia dan korea selatan yang menjadi dasar hukum penanganannya. di indonesia, gratifikasi diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001, dan pelaporan kepada komisi pemberantasan korupsi (kpk). sementara itu, di korea selatan gratifikasi diatur dalam improper solicitation and graft act (kim young-ran act), dengan pelaporan kepada anti-corruption and civil rights commission (acrc). persamaan di antara keduanya mencakup keberadaan lembaga antikorupsi dan aturan hukum gratifikasi, sementara perbedaannya terletak pada pendekatan, sistem pembuktian, efektivitas hukum, dan struktur pelaporannya. hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penanganan gratifikasi sangat dipengaruhi oleh struktur hukum, pola penegakan, serta komitmen institusional terhadap integritas publik.