P Pajak hotel merupakan salah satu komponen utama dalam pendapatan asli daerah (pad) kabupaten pandeglang, mengingat besarnya potensi wisata pantai yang dimiliki. namun, bencana tsunami selat sunda pada akhir 2018 berdampak serius terhadap sektor perhotelan, mengakibatkan kerusakan fisik dan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan, sehingga penerimaan pajak dari sektor ini mengalami penurunan tajam. berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah implementasi peraturan daerah kabupaten pandeglang nomor 1 tahun 2011 terhadap penerimaan pajak hotel pascabencana, serta menilai strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kembali pad dari sektor tersebut. penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan merujuk pada ketentuan pasal 33 undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan pasal 94–95 undang-undang nomor 1 tahun 2022, dalam kerangka hukum keuangan negara. hasil kajian menunjukkan bahwa perda yang berlaku belum mengatur secara eksplisit kebijakan keringanan pajak dalam situasi force majeure. akibatnya, tindakan kebijakan yang diambil hanya bersifat diskresi administratif oleh kepala daerah, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha terdampak. di sisi lain, upaya pemulihan telah dilakukan oleh bapenda dan dinas pariwisata melalui intensifikasi pajak, digitalisasi pelaporan, serta promosi pariwisata. penelitian ini merekomendasikan revisi perda agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum keuangan negara, serta perlunya kolaborasi antarsektor dalam menyusun kebijakan fiskal yang adaptif terhadap kondisi darurat.