P Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum atas Tindakan Direktur Utama PT. DAK terkait pelanggaran kewenangan yang dilakukan dengan memasang plang dan patok di lahan milik PT. ASIA SURYA LESTARI tanpa izin yang sah. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, khususnya UU No. 40 Tahun 2007 dan UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023. Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah kesesuaian tanggung jawab Direktur Utama PT. DAK dengan ketentuan hukum yang ada, serta evaluasi terhadap putusan pengadilan dalam perkara nomor 30/PID/2021/PT BBL yang menjatuhkan sanksi kurungan selama 10 hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Direktur Utama PT. DAK melanggar prinsip kehati-hatian dan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007, serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023. Selain itu, putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi kurungan 10 hari dinilai terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera yang memadai, serta belum mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang komprehensif dalam konteks pertanggungjawaban korporasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai tanggung jawab hukum dalam pengambilan keputusan di perusahaan serta mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat korporasi.