DETAIL KOLEKSI

Analisis yuridis terhadap tanggung jawab direksi yang melakukan perbuatan hukum diluar masa jabatan (studi kasus pt. x di jakarta)


Oleh : Andian Fadella Rahmadani

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Heru Pringgondani Sanusi

Kata Kunci : Directors, Legal Responsibilities, Term of Office

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002000392_Halaman-Judul.pdf
2. 2025_SK_SHK_010002000392_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002000392_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002000392_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002000392_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002000392_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002000392_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002000392_Bab-1.pdf
9. 2025_SK_SHK_010002000392_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002000392_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002000392_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002000392_Bab-5.pdf
13. 2025_SK_SHK_010002000392_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2025_SK_SHK_010002000392_Lampiran.pdf

T Tanggung jawab hukum Direksi Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan perbuatan hukum setelah masa jabatannya berakhir, dengan studi kasus PT. X di Jakarta. Kasus ini bermula dari Tuan C, yang masa jabatannya sebagai Direktur PT. X telah berakhir, namun tetap menandatangani perjanjian kerja sama yang mengatasnamakan perseroan, sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari tindakan tersebut dan tanggung jawab yang melekat pada Direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi di luar masa jabatannya dianggap tidak sah berdasarkan Pasal 98 UUPT dan Pasal 1320 KUH Perdata, karena melanggar prinsip kecakapan hukum. Tindakan ini juga tidak sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance dan doktrin Fiduciary Duty. Ketiadaan ratifikasi dari PT. X mempertegas ketidaksahan perjanjian dan memunculkan tanggung jawab pribadi Tuan C atas potensi kerugian yang timbul berdasarkan pasal 97 ayat (3) UUPT. Studi ini menyoroti pentingnya memahami batas kewenangan Direksi dan memberikan rekomendasi untuk memastikan kepatuhan terhadap anggaran dasar dan regulasi yang berlaku demi mencegah kerugian perusahaan.

L Legal responsibilities of Limited Liability Company (PT) Directors who take legal action after their term of office ends, with a case study of PT. X in Jakarta. This case started with Mr. C, whose tenure as Director of PT. X has ended, but still signs the cooperation agreement on behalf of the company, thereby causing potential losses for the company. This research aims to analyze the legal consequences of these actions and the responsibilities attached to the Board of Directors based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). The research method used is normative with a qualitative-descriptive approach, utilizing secondary data in the form of statutory regulations and related documents. The results of the analysis show that legal actions taken by the Directors outside their term of office are considered invalid based on Article 98 of the Company Law and Article 1320 of the Civil Code, because they violate the principle of legal competence. This action is also not in line with the principles of Good Corporate Governance and the Fiduciary Duty doctrine. Lack of ratification from PT. X reinforces the impossibility of the agreement and raises Mr. C\\\'s personal responsibility for the potential losses arising based on Article 97 paragraph (3) of the Law. This study highlights the importance of understanding the limits of the Board of Directors\\\' authority and provides recommendations to ensure compliance with the articles of association and applicable regulations to prevent company losses.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?