( (E) Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Sifatnya yang mendasar mengharuskan penghormatan terhadapnya dalam setiap aspek kehidupan. Penelitian ini menyoroti permasalahan krusial terkait upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kabanjahe dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas mental di bidang pendidikan dan apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kabanjahe dalam memenuhi hak penyandang disabilitas mental di bidang pendidikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan kondisi hukum terkait. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu dari prinsip-prinsip umum menuju kesimpulan yang spesifik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Kabanjahe telah melakukan upaya-upaya dengan melalui pendekatan pendidikan inklusif di beberapa sekolah umum. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan inklusif, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Kabanjahe tersebut dinilai belum sepenuhnya optimal dan belum memenuhi standar yang diharapkan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya percepatan pembentukan Peraturan Daerah dan peningkatan implementasi pendidikan inklusif yang komprehensif di Kota Kabanjahe