P Perjanjian Kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 52 tanggal 30 Januari 2019 dihadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kredit antara Debitur dengan Kreditur terkait Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 52 dan upaya penyelesaian kredit macet terhadap Debitur dengan Kreditur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3639 K/Pdt/2022. Penelitian ini merupakan penelitian hokum normatif, bersifat deskriptif, menggambarkan dan menitik beratkan pada kajian terhadap norma-norma atau aturan-aturan hukum yang tertulis menggunakan data sekunder, penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Dalam penelitian ditemukan bahwa debitor pada awalnya membayar angsuran dan bunga sesuai dengan perjanjian kredit, setelah berjalannya waktu debitoring karjanji (wanprestasi) dalam pelaksanaan perjanjian kredit karena telah terbukti sudah tidak membayar angsuran dan bunga sesuai perjanjian kredit, dari pihak debitur terjadi wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterlambatan pembayaran oleh debitur, ketidak mampuan financial debitur, atau kondisi force majeure (keadaan memaksa). Upaya penyelesaian wanprestasi telah di identifikasi, mulai dari upaya negosiasi dan mediasi yang dilakukan beberapa kali antara kedua belah pihak telah dilakukan, hingga proses litigasi sebagai langkah terakhir.