S Seiring dengan dinamika masyarakat, maka suatu wilayah akan tumbuh dan berkembang seiring dengan waktu. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menunjang perkembangan Kabupaten Seluma adalah dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana melalui kegiatan pengadaan tanah yaitu melakukan pembangunan Taman Makam Pahlawan (TMP). Dalam menyusun rencana Taman Makam Pahlawan tersebut (TMP) Pemerintah Daerah membutuhkan lokasi/tanah masyarakat, oleh karena itu masyarakat pemegang hak atas tanah harus melepaskan tanah hak dengan cara memberikan ganti kerugian. Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pengadaan tanah untuk Pembangunan Taman Makam Pahlawan (TMP) Di Tais Kabupaten Seluma? Kedua, bagaimana pemberian ganti rugi untuk Pembangunan Taman Makam Pahlawan (TMP)?. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dilengkapi dengan data primer. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: pertama, pengadaan tanahnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Kedua, pemberian ganti rugi disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki oleh pemerintah lalu ditetapkan pemberian ganti rugi tersebut berdasarkan harga pasar yang sedikit merugikan masyarakat.