P Perlindungan konsumen bertujuan untuk mencegah konsumen atau masyarakat agar tidak mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa yang dapat membahayakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. di kota serang, keterjangkauan rokok eceran menjadi salah satu tantangan dalam mengurangi konsumsi tembakau di kalangan konsumen rentan khususnya pada daerah lingkungan smp negeri 1 kota serang dan smp negeri 3 kota serang. oleh karena itu, penelitian ini diangkat untuk menjawab pokok permasalahan bagaimana implikasi hukum terhadap peraturan yang menjamin hak atas keamanan dan keselamatan konsumen rentan atas peredaran rokok eceran di kota serang dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan pemerintah dan penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan perlindungan konsumen rentan terhadap peredaran rokok eceran di kota serang berdasarkan uupk dan peraturan terkait. penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan data primer yang meliputi wawancara dengan pihak smp negeri 1 kota, pihak smp negeri 3 kota serang, perwakilan orang tua siswa, dinas pendidikan dan kebudayaan kota serang, anak sekolah, serta pemilik warung, dan data sekunder menggunakan studi kepustakaan. penelitian memakai pendekatan kualitatif. penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat ketidaksesuaian yang nyata antara kondisi di lapangan bahwa masih marak terjadi praktik penjualan rokok eceran terutama pada konsumen rentan, dengan ketentuan hukum normatif yang berlaku pada undang-undang perlindungan konsumen, pp nomor 109 tahun 2012, undang-undang sistem pendidikan nasional, dan peraturan daerah kota serang tentang kawasan tanpa rokok. upaya pemerintah dan penyelenggara pendidikan kota serang dalam melindungi konsumen rentan dari rokok eceran sudah ada, namun belum optimal. penjualan rokok eceran masih ditemukan di sekitar sekolah, dan koordinasi antar instansi belum berjalan secara sistematis. kota serang perlu meningkatkan intensitas pengawasan terhadap penjualan rokok eceran serta peraturan daerah tentang kawasan tanpaa rokok perlu di optimalkan baik dari sisi penerapan di lapangan maupun penegakan sanksi agar memberikan efek jera.