W WNI yang keluar masuk wilayah indonesia juga di atur oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, maka Undang-undang tersebut berlaku bagi setiap warga negara Indonesia (WNI) maupunwarga negara asing (WNA) yang berada di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Pengawasan ini tidak hanya mencakup kontrol administratif, tetapi juga bertujuan untuk memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik warga negara Indonesia maupun asing. Semua regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa arus migrasi, baik yang bersifat legal maupun illegal, dapat dikelola secara efektif. Dikarenakan Kota Dumai berbatasan laut dengan Negara Malaysia banyak ditemui kasus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara indonesia, pelanggaran tersebut umumnya berupa tindakan melewati perbatasan Negara antara Indonesia dengan Malaysia yang dimana WNI tersebut hendak pergi ke Malaysia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi resmi di kota Dumai. Mereka melakukan pelanggaran dengan pergi ke Malaysia untuk bekerja dengan jalur illegal. Hasil penelitian mengenai pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan perjalanan keluar masuk wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi masih jauh dari harapan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Adanya pengawasan lapangan yang kurang efektif, mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 25 kasus pelanggaran, pada tahun 2022 ketika jumlah kasus melonjak menjadi 257, dan pada tahun 2023 jumlah kasus sedikit menurun menjadi 240. Data ini menyoroti perlunya evaluasi dan perbaikan dalam sistem pengawasan imigrasi serta penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran yang lebih jauh di masa depan.