DETAIL KOLEKSI

Analisis hukum pemberhentian direktur pt satria maju bersama melalui rupslb berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 2583 k/pdt/2016)

Oleh : Abiyoso Ahmad Fadhlullah At

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Heru Pringgondani Sanusi

Pembimbing 2 : Dhany Rahmawan

Kata Kunci : Dismissal of Directors, Limited Liability Company, Unlawful Act, General Meeting of Shareholders

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002004001_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2025_SK_SHK_010002004001_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002004001_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002004001_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002004001_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002004001_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002004001_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002004001_Bab-1.pdf 10
9. 2025_SK_SHK_010002004001_Bab-2.pdf 50
10. 2025_SK_SHK_010002004001_Bab-3.pdf 21
11. 2025_SK_SHK_010002004001_Bab-4.pdf 25
12. 2025_SK_SHK_010002004001_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_SHK_010002004001_Daftar-Pustaka.pdf 4
14. 2025_SK_SHK_010002004001_Lampiran.pdf 13

B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UUPT, Perseroan Terbatas memiliki struktur organ yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam struktur ini, RUPS memiliki wewenang tertinggi, termasuk wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi Perseroan. Dalam penelitian ini, ditujukan untuk menganalisis kasus pemberhentian Direktur Perseroan Terbatas melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan fokus pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2583 K/PDT/2016. Dalam kasus ini, Direktur Ukap Tua Sinaga diberhentikan tanpa pemberitahuan yang memadai, sehingga mengajukan gugatan terhadap PT Satria Maju Bersama. Meskipun Mahkamah Agung menyatakan bahwa pemberhentian tersebut sah secara hukum, direktur tetap dirugikan karena tidak menerima hak-haknya secara penuh, terutama terkait gaji, serta kerugian materiil dan immateriil lainnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian direktur melalui RUPSLB merupakan mekanisme sah berdasarkan Pasal 105 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007, namun pelaksanaannya harus memenuhi prinsip keadilan dan prosedur yang benar. Dalam kasus ini, terdapat pelanggaran atas hak-hak pribadi direktur yang seharusnya dilindungi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemberhentian Ukap Tua Sinaga sesuai secara formal dengan UU Perseroan Terbatas, tetapi tidak mencerminkan keadilan substantif karena hak-haknya sebagai direktur tidak terpenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mematuhi tidak hanya aturan formal, tetapi juga aspek keadilan dalam pelaksanaan pemberhentian direksi.

B Based on Indonesia Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, hereinafter referred to as the Company Law (UUPT), a Limited Liability Company has an organizational structure that includes the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as GMS), the Board of Directors, and the Board of Commissioners. In this structure, the GMS holds the highest authority, including the power to appoint and dismiss members of the Company\\\'s Board of Directors. This research aims to analyze the case of the dismissal of a Director of a Limited Liability Company through an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, focusing on the case study of Supreme Court Decision Number 2583 K/PDT/2016. In this case, Director Ukap Tua Sinaga was dismissed without adequate notice and subsequently filed a lawsuit against PT Satria Maju Bersama. Although the Supreme Court declared that the dismissal was legally valid, the director still suffered losses due to not receiving his full entitlements, particularly regarding salary and other material and immaterial damages. The research uses a normative juridical method with a case study approach. Data were collected through literature studies and analyzed qualitatively based on applicable legal provisions. The results of the study indicate that the dismissal of a director through an EGMS is a legitimate mechanism under Article 105 of Law Number 40 of 2007; however, its implementation must adhere to principles of fairness and proper procedures. In this case, there was a violation of the director\\\'s personal rights that should have been protected. The conclusion of this research is that the dismissal of Ukap Tua Sinaga formally complies with the Company Law but does not reflect substantive justice as his rights as a director were not fully met. Therefore, it is important for companies to comply not only with formal regulations but also with aspects of justice in the implementation of director dismissals.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 11 Judul)

Kedudukan kurator koperasi simpan pinjam intidana yang batal dipailitkan (putusan mahkamah agung nomor 43 pk/pdt.sus-pailit/2022)
FH - Usakti
Analisis doktrin ultra vires atas perbuatan melawan hukum oleh direktur utama terhadap penyelewengan rantai pasokan pembiayaan (studi pada pt waskita karya persero tbk)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perlindungan hukum kepemilikan tanah milik H. Abdul Rachman Saleh dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Baktiparamita Putrasama dan Ng Ming Hong (Studi Kasus Putusan No.230/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel) 4.0
FH - Usakti
Kepemilikan hak atas tanah karena perbuatan melawan hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi No.5/PDT/2018/PT.JMB
FH - Usakti
Tanggung jawab direksi PT. Putera Daya Perkasa berdasarkan prinsip good corporate governance (gcg) menurut Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (studi kasus putusan) 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis penerapan prinsip fiduciary duty dan tanggung jawab direktur PT Jatisari dalam putusan Pengadilan Negeri no.474 / Pid.Sus / 2017 / PN.Kwg ditinjau dari Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas
FH - Usakti
Tanggung Jawab dari direktur utama PT Indo Beras Unggul dalam memproduksi beras merek jatisari, ayam jago merah dan maknyus berdasarkan Undang -Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (studi putusan pengadilan negeri bekasi nomor 1370/Pid.Sus/2017/PN BKS) 1.0
FH - Usakti
Keabsahan keputusan pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham (Circular Resolution) berdasarkan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
FH - Usakti
Perlindungan terhadap pemegang saham nominee di dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas Champion Kurnia Djaja Technologies ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pemberhentian Direksi PT Multi Daya Wonua secara melawan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kedudukan hukum PT. Angkasa Pura II (Persero) dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?