DETAIL KOLEKSI

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi (studi putusan nomor 204/pid.b/lh/2023/pn cbi)

Oleh : Khalda Khairunnisa

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Vientje Ratna M

Kata Kunci : Criminal Law, Criminal Liability, Protected Wildlife Crimes

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100215_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2025_SK_SHK_010002100215_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100215_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100215_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100215_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100215_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100215_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100215_Bab-1.pdf 17
9. 2025_SK_SHK_010002100215_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002100215_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002100215_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002100215_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_SHK_010002100215_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2025_SK_SHK_010002100215_Lampiran.pdf

P Pertanggungjawaban pidana Terdakwa Saepul Manan Bin Pardin atas perbuatannya yang memperniagakan satwa dengan cara membelinya dari orang lain yang telah memperoleh satwa liar tanpa disertai dengan adanya izin, untuk selanjutnya dipelihara dan diperniagakan oleh Terdakwa. Hakim memutus berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Kasus ini dengan menggunakan studi putusan nomor 204/Pid.B/LH/2023/PN Cbi dengan pokok masalah 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap satwa liar yang dilindungi sudah tepat atau tidak dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 (Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2023/PN Cbi)?. 2) Bagaimana bentuk kesalahan pelaku dalam tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi (Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2023/PN Cbi)?. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif dan bersifat deskriptif analitis, menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan diolah secara kualitatif dengan menggunakan kesimpulan deduktif. Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap tindak pidana satwa liar yang dilindungi kurang tepat dengan hanya mengacu kepada ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, karena Terdakwa juga melakukan penadahan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 480 KUHP. 2) Bentuk kesalahan pelaku dalam tindak pidana satwa liar yang dilindungi pada Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2023/PN Cbi adalah sengaja, lebih tepatnya adalah termasuk ke dalam corak kesengajaan sebagai maksud.

D Defendant Saepul Manan Bin Pardin\\\'s criminal liability for his actions in trading in wild animals by buying them from other people who had obtained wild animals without obtaining a permit, to then be kept and traded by the Defendant. The judge decided based on Article 21 paragraph (2) letter a Jo. Article 40 paragraph (2) Law Number 5 of 1990. This case uses a study of decision number 204/Pid.B/LH/2023/PN Cbi with the main problem 1) How is the perpetrator\\\'s criminal responsibility for protected wild animals appropriate or not according to the provisions of Article 21 paragraph (2) letter a Jo. Article 40 paragraph (2) Law Number 5 of 1990 (Decision Number 204/Pid.B/LH/2023/PN Cbi)?. 2) What is the form of the perpetrator\\\'s mistake in criminal acts against protected wild animals (Decision Number 204/Pid.B/LH/2023/PN Cbi)? The research method used is normative research type and is analytical descriptive, using secondary data sources obtained through literature study and processed qualitatively using deductive conclusions. The conclusions of this research are: 1) The criminal responsibility of perpetrators for crimes against protected wildlife is not appropriate by only referring to the provisions of Article 21 paragraph (2) letter a Jo. Article 40 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990, because the Defendant also carried out detention as stipulated in Article 480 of the Criminal Code. 2) The form of the perpetrator\\\'s mistake in the crime of protected wildlife in Decision Number 204/Pid.B/LH/2023/PN Cbi is intentional, more precisely, it is included in the pattern of intent as an intention.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 100 Judul)

Tanggung jawab pemilik perangkat alat elektronik yang di salah gunakan untuk prostitusi online ( studi putusan nomor 65/pid.sus/2023/pn.wns
FH - Usakti
Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah b3 (studi putusan nomor 164/pid.sus/pn sda)
FH - Usakti
Pemidanaan terhadap militer yang melakukan tindak pidana lalu lintas yang mengakibat kematian (studi kasus putusan nomor 38- k/pm.i- 02/ad/iv/2023).
FH - Usakti
Analisis yuridis sanksi pidana dalam tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu (studi putusan nomor: 92/pid.b/2022/pn lbo)
FH - Usakti
Analisis perbuatan berlanjut dalam putusan nomor 2121/pid.sus/2022/pn tng dalam tindak pidana pencabulan anak
FH - Usakti
Pelindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online (studi putusan: putusan no. 270/pid.sus/2023/pn btl)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi proyek pengkajian dan pengembangan potensi daerah Jombang oleh PNS Pemda Jombang
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai sanksi pidana penjara terhadap tindak pidana perjudian di lembaga permasyarakatan kelas IIB Tasikmalaya 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana penganiayaan sesuai pasal 351 ayat (3) KUHP yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur 2.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja di PT. Kalbe Nutritionalss yang dilakukan oleh karyawan 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai sanksi pidana bagi tindakan mengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin 3.0
FH - Usakti
Dasar Pemberat Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan InMenurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 5.0
FH - Usakti
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Lhokseumawe Aceh 0.2
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana penggunaan Jaring Pukat Harimau yang dilakukan oleh warga negara Malaysia di perairan Indonesia 0.5
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum pelaku tindak pidana penipuan 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana dengan sengaja memproduksi dan memperdagangkan minuman keras illegal 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pelanggaran hukum pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer 2.0
FH - Usakti
Perbandingan hukum tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP Indonesia dan Pasal 415 KUHP Malaysia 2.8
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I oleh terdakwa anak sebagai kurir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 1.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap permohonan peninjauan kembali tanpa hadirnya terpidana
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana narkotika golongan I
FH - Usakti
Perbandingan hukum mengenai pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur di dalam KUHP Indonesia dan di dalam code penal Singapore (ACT 224) 2.4
FH - Usakti
Tinjauan yuridis dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik 1.0
FH - Usakti
Perbandingan hukum mengenai tindak pidana penipuan berdasarkan KUHP Indonesia dengan KUHP Jepang 2.4
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung SMA di Banda Aceh 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana yang dilakukan pelaksana penempatan TKI di luar negeri 1.0
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang penjatuhan pidana penjara bagi anak pelaku tindak pidana pencurian
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi 3.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI 1.7
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh anggota TNI 0.0
FH - Usakti
Perbandingan hukum mengenai tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 KUHP Jo Undang-undang no. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan Common Gaming Houses 1953 Act 289 Malaysia 0.0
FH - Usakti
Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita sebagai pelaku tindak pidana narkotika di lembaga kelas IIA Palembang berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1995
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap anak selaku subjek tindak pidana persetubuhan 4.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak
FH - Usakti
Perbandingan hukum mengenai tindak pidana euthanasia menurut KUHP Indonesia dengan Swiss Criminal Code of 21 December 1937 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yiridis terhadap tindak pidana penangkapan ikan oleh warga negara Thailand tanpa memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) di wilayah Perairan Natuna 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis dasar penghapus pidana Pasal 49 Ayat (2) KUHP terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anggota TNI AD 0.8
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan anak dalam merekrut TKI ke Singapura menurut Undang-undang nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembuangan limbah racun di aliran sungai Sei Rampah yang dilakukan oleh PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan ijazah SMP yang dilakukan oleh Ketua DPRD Tolitoli
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap kepemilikan narkotika
FH - Usakti
Analisis yuridis tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai perlindungan hak-hak anak dan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh manager pyoyek PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Prokriting JTBN) 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana pemerasan oleh anak 5.0
FH - Usakti
Perbandingan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan menurut Pasal 102 Jo 7a Undang - undang Nomor 17 Tahun 2006 di Indonesia dan Code Penal Malaysia 1.1
FH - Usakti
Tinjauan yuridis dasar peringan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembantuan tindak pidana pembunuhan berencana 1.7
FH - Usakti
Tinjuan yuridis mengenai tindak pidana pencemaran nama baik terhadap H.Bambang Kurniawan, ST. berdasarkan Pasal 310 Ayat (2) KUHP
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap tindak pidana penyelundupan yang dilakukan secara bersama-sama 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai sanksi pidana bagi perbuatan mengelola limbah B3 tanpa izin atas studi putusan pengadilan tinggi nomor 406/PID/2012/PT-MDN
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana penangkapan ikan yang dilakukan kapal asing tanpa ijin SIPI oleh warga negara Vietnam 0.0
FH - Usakti
Perbandingan hukum mengenai tindak pidana kejahatan terhadap nyawa menurut KUHP Indonesia dengan KUHP Jepang 1.7
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana memindahkan dokumen elektronik milik orang lain
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar berupa obas bebas terbatas dan obat keras (Dextro, Carnophen, Dexitab) 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Rangkasbitung 5.0
FH - Usakti
Analis yuridis mengenai tindak pidana perkosaan dengan kekerasan oleh paranormal 2.7
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah secara ilegal
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang tindak pidana perjudian toto gelap (togel) (studi kasus putusan pengadilan negeri No. 58/PID/B2012/PN.JKT.TIM) 0.7
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia oleh kapal asing (studi putusan nomor 206/PID.SUS/2014/PT.PBR) 1.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan (studi kasus putusan nomor: 199/PID.SUS/2015/PN.SDA)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor: 524/PID/2014/PT.MDN) 4.5
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap tindak pidana penyalah guna narkoba yang dikenakan sanksi pidana (studi putusan nomor 2093/PID.SUS/2014/PN.TNG)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang ibu terhadap anak yang baru dilahirkan (studi putusan nomor: 276/PID.B/2015/PN.DPS) 4.0
FH - Usakti
Analisis yuridis tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (studi putusan mahkamah agung No. 1429 K/PID/2014) 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (studi kasus putusan pengadilan nomor: 612/PID/2012/PT-MDNJO Nomor: 459/PID.B/2012/PN-RAP) 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan (studi putusan nomor 1095/PID.B/2014/PN.JKT.TIM)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana desersi di waktu damai (studi putusan Mahkamah Agung no. 345 K/MIL/2014)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (studi putusan nomor : 357/PID.B/2014/PN.DPS)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana narkotika dengan penyertaan yang dilakukan oleh prajurit TNI (studi putusan mahkamah agung nomor: 344/K/MIL/2014) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh perwira TNI-AU (studi putusan mahkamah agung nomor: 259/K/MIL/2014)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan dan membawa senjata tajam tanpa hak (studi putusan nomor: 194/PID.B/2015/PN.JKT.PST)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perbandingan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan menurut pasal 338 dan 340 KUHP Indonesia dengan pasal 1111A dan 1111B KUHP Amerika 3.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam pasal 351 ayat 2 KUHP (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT.PST.) 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan sesuatu barang bukan karena kejahatan (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Serang nomor: 581/PID.B/2014/PN.SRG)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencabulan yang diputuskan oleh hakim (studi putusan no.11/PID.SUS.ANAK/2015/PN.JKT.TIM)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana membawa lari anak gadis orang dan perbuatan cabul studi kasus putusan (nomor 180/PID.SUS/2014/PN.BTL Perlindungan Anak)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberian remisi berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan terhadap narapidana narkotika studi putusan (Pengadilan Negeri Surakarta nomor 04/PID.SUS/2015/PN.SKT)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tindak pidana perikanan dengan menggunakan alat tangkap yang terlarang (studi kasus putusan nomor 166/PID.SUS-PRK/2015/PN.MRH) 0.3
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman (studi kasus putusan nomor 445/PID.SUS/2015/PN.DPS) 2.7
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan memenuhi standar farmakope Indonesia (studi kasus putusan no.09/PID.SUS/2014/PN.PCT) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama (studi putusan PN Jakarta timur No: 3/PID.SUS.ANAK/2015/PN.JKT.TIM.) 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis tindak pidana penyalahgunaan narkotika (studi kasus putusan nomor : 599 K/PID.SUS/2014) 1.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap tindak pidana percobaan pencurian (studi putusan nomor 1222/PID.B/2014/PN.JKT.TIM) 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan perencanaan terlebih dahulu (studi kasus putusan nomor 290/PID/2014/PT.DKI)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dilakukan secara bersama-sama (studi kasus putusan nomor:943/PID.B/2014/PN.JKT.UTR) 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai turut serta dalam tindak pidana pencucian uang studi putusan no.535 K/PID.SUS/2014 berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh majikan kepada pembantu rumah tangga (studi putusan nomor: 259/PID.B/2104/PN.JKT.SEL.) 2.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh militer (studi kasus putusan no .309-K/PM II-08/AD/XII/214)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan pengrusakan (studi putusan nomor: 1025/PID.B/2014/PN.JKT.SEL) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana penganiayaan (studi kasus putusan nomor: 49/PID/B/2014/PN.MDO)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai perbuatan pelaku tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan barang (studi kasus putusan nomor: 105/PID.B/2015/PN.CBN) 1.0
FH - Usakti
Tindak pidana aborsi yang dilakukan dengan sengaja yang tidak berdasarkan adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan (analisis putusan nomor: 118/PID.SUS/2014/PN.KNG) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan (studi putusan nomor: 37/PID/2014/PTK) 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan beberapa pelaku (studi putusan PT No. 46/PID/2014)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap penerapan ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi (studi putusan mahkamah agung nomor 2427 K/PID.SUS/2014) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana menangkap ikan tanpa izin yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia (Studi Putusan Nomor 05/PEN.Pid.Sus/ 2015/PN.AMB)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana membawa lari anak gadis orang dan perbuatan cabul Studi Kasus Putusan (Nomor180/Pid.Sus/2014/PN Btl (Perlindungan Anak)
FH - Usakti
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembangkangan Terhadap Perintah Dinas Yang Dilakukan Oleh Seorang Prajurit TNI-AL (Studi Kasus Putusan No. 25-K/PM II-08/AL/I/2013) 2.8
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?