N Netralitas ASN sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Netralitas ASN, yang mencakup PNS dan PPPK merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip ini masih sering terjadi, salah satunya terdapat dua orang ASN di Kabupaten Gowa, yaitu Saodah dan Darmawati yang terlibat aktif dalam kegiatan kampanye salah satu calon anggota dewan legislatif, termasuk penggunaan atribut partai politik. Tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa ASN harus bersikap netral dan tidak memihak kepada calon atau partai politik tertentu. Pelanggaran tersebut berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan menciptakan contoh buruk bagi ASN lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, mengandalkan data sekunder dari dokumen hukum dan literatur terkait yang dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kedua ASN tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum, termasuk Pasal 2 (f) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 serta Peraturan Bupati Gowa Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yaitu pada Pasal 1 angka 9 dan melanggar terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu dalam Pasal 5 huruf n. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah. untuk memperkuat penegakan prinsip netralitas ASN guna menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.