DETAIL KOLEKSI

Perubahan status hubungan kerja dari pkwt menjadi pkwtt pada pt angkasa pura support berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ( studi putusan ma nomor 20/pdt.sus-phi/2022/pn.kpg)


Oleh : Adika Try Muluk

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Ninuk Wijiningsih

Pembimbing 2 : Sri Untari Indah Artati

Kata Kunci : EMPLOYMENT LAW, PKWT, PKWTT

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010001810001_Halaman-Judul.pdf
2. 2025_SK_SHK_010001810001_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010001810001_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010001810001_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010001810001_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010001810001_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010001810001_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010001810001_Bab-1.pdf
9. 2025_SK_SHK_010001810001_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010001810001_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010001810001_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010001810001_Bab-5.pdf
13. 2025_SK_SHK_010001810001_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2025_SK_SHK_010001810001_Lampiran.pdf

H Hukum Ketenagakerjaan mengatur hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Dalam proses kerja, seluruh tenaga kerja wajib mendapatkan hak mereka yang mana hak-hak tersebut kerap berkaitan erat dengan kewajiban dari para pelaku usaha sebagai pihak yang memberikan kerja/memperkerjakan. Permasalahan penelitian ini adalah apakah perubahan status hubungan kerja karyawan PT Angkasa Pura Support dari PKWT menjadi PKWTT telah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ? Apa akibat hukum bagi perubahan status karyawan PT Angkasa Pura Support dari PKWT menjadi PKWTT? Metode penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Data dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut; 1. Terdapat beberapa ketidaksesuaian antara praktik status hubungan kerja di PT Angkasa Pura Support dengan ketentuan yang tersusun dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana status Renathe Irene Mang Blegur yang tidak diangkat menjadi PKWTT padahal sudah 7 ( tujuh ) tahun lamanya. Upah yang diberikan juga tidak sesuai dengan upah PKWT. Akibatnya, tindakan PT Angkasa Pura Support tersebut mewajibkan mereka untuk memberikan sejumlah pesangon setelah Renathe Irene Mang Blegur di PHK karena pandemi Covid-19

E Employment Law regulates the rights and obligations between workers/laborers and employers. In the work process, all workers are required to obtain their rights, which rights are often closely related to the obligations of business actors as parties who provide work/employ. The problem of this research is whether the change in the employment status of PT Angkasa Pura Support employees from PKWT to PKWTT in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning manpower? What are the legal consequences of changing the status of PT Angkasa Pura Support employees from PKWT to PKWTT ? This research method uses a normative legal type is descriptive using secondary data as its main data. Data are analyzed qualitatively and conclusions of this research are as follows : 1. Thereb are several inconsistencies between the practice of employment status at PT Angkasa Pura Support and the provisions contained in Law Number 13 of 2003 concerning manpower. Where is the status of Renathe Irene Mang Blegur who was not appointed as a PKWTT even though she had been a PKWT for 7 ( Seven ) years. 2. The wages given are also in accordance with the PKWT wages. As a result, PT Angkasa Pura Support actions require them to provide a number of severance pay after Renathe Irene Mang Blegur was laid off due to the COVID-19 pandemic

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?