DETAIL KOLEKSI

Kedudukan peraturan kepala otorita pengelola ibu kota nusantara sebagai produk hukum daerah berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Oleh : Alfian Kelen

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Ninuk Wijiningsih

Kata Kunci : Regional Autonomy, Capital City of the Archipelago, Regional Legal Products.

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010001900044_Halaman-Judul.pdf
2. 2025_SK_SHK_010001900044_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010001900044_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010001900044_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010001900044_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010001900044_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010001900044_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010001900044_Bab-1.pdf
9. 2025_SK_SHK_010001900044_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010001900044_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010001900044_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010001900044_Bab-5.pdf
13. 2025_SK_SHK_010001900044_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2025_SK_SHK_010001900044_Lampiran.pdf

I Indonesia telah resmi melakukan perpindahan ibu kota negara dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (UU IKN) dimana ibu kota negara berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai daerah dengan otonomi khusus, IKN memiliki pemerintahan daerah yang bersifat khusus juga.IKN dipimpin dan dikelola (Kepala Otorita IKN) yang memiliki kedudukan setingkat kementerian yang berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah IKN. Permasalahan penelitian ini adalah Apakah mekanisme Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Bagaimana kedudukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai produk hukum dalam hierarki peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitiandeskriptif menggunakan data sekunder sebagai data utama. Menggunakan analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan dengan cara deduktif.Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa(1) Mekanisme Pembentukan Peraturan Kepala Otorita IKNKedudukannya tidak diatur, ketidakjelasan pembentukan peraturan serta tidak menuruti Teknik penyusunan perundang-undangan maka peraturan itu dapat dibatalkan berdasrkan Pasal 9 UU No.12 Tahun 2011. ; dan (2) Kedudukan Peraturan Kepala Otorita IKN tidak melalui mekanisme yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 sehingga bukan sebagai produk hukum daerah.

I Indonesia has officially moved the capital city with the issuance of Law Number 3 of 2022 (IKN Law) where the capital city moves from Jakarta to the Indonesian Capital City (IKN) which is located in East Kalimantan Province. As a region with special autonomy, IKN has a special regional government as well. IKN is led and managed by (Head of IKN Authority) who has a position at the ministerial level who has the right to set regulations to organize the IKN regional government. The problem of this research is whether the mechanism of the Regulation of the Head of the Indonesian Capital City Authority is in accordance with Law Number 12 of 2011? What is the position of the Regulation of the Head of the Indonesian Capital City Authority as a legal product in the hierarchy of regulations of Law Number 12 of 2011. The type of research used is normative legal research. The nature of descriptive research uses secondary data as the main data. Using qualitative data analysis and drawing conclusions in a deductive manner. The conclusion of the study shows that (1) The Mechanism for the Formation of the Regulation of the Head of the IKN Authority Its position is not regulated, the formation of regulations is unclear and does not follow the Legislation Preparation Technique, so the regulation can be revoked based on Article 9 of Law No. 12 of 2011.; and (2) The position of the Regulation of the Head of the IKN Authority does not go through the mechanism regulated in Law No. 12 of 2011 so that it is not a regional legal product.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 28 Judul)

Penerapan sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia (studi pustaka) 1.7
FKG - Usakti
Sinkronisasi pengaturan minuman beralkohol di kota magelang
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah dalam penerapan smart planning budgeting berdasarkan uu no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di dki jakarta t.a. 2023
FH - Usakti
Pemenuhan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas mental dalam memperoleh pendidikan oleh pemerintah daerah (studi di kota kabanjahe, sumatera utara)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah kabupaten gunungkidul dalam menanggulangi wabah penyakit antraks pada tahun 2023 berdasarkan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor 3 tahun 2016 tentang keamanan pangan
FH - Usakti
Wewenang pemerintah provinsi kalimantan barat dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 - 2023
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota semarang tahun anggaran 2023 menurut peraturan gubernur jawa tengah nomor 9 tahun 2023
FH - Usakti
Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), dan kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal daerah
FEB - Usakti
Pengaturan pelayanan umum pada saat pandemi Covid-19 di Kabupaten Purwakarta menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat) 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ditinjau dari undang-undang nomor
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelajaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat 5.0
FH - Usakti
Pengelolaan dan pelaporan dana desa untuk kepentingan penanganan covid-19 di Desa Pamagersari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor pada tahun 2020 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan bupati Tangerang dalam menerbitkan izin pendirian pabrik kembang api (studi tentang kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi) 0.0
FH - Usakti
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum wilayah DKI Jakarta (Studi Tentang alih fungsi jalan dan trotoar menjadi tempat berdagang ditinjau dengan Undang-undng No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan) 2.5
FH - Usakti
Peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) (studi kasus pengelolaan aset Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Surabaya dan Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES) Surabaya
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat untuk warga DKI Jakarta 2.5
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis kebijakan padat karya tunai (Cash for Work) dalam penggunaan dana desa tahun 2019 (studi penelitian: Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberhentian Walikota oleh Gubernur di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
FH - Usakti
Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Mekanisme pengawasan pengelolaan APBD oleh pemerintah pusat menurut peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018 (studi kasus penyalahgunaan pengelolaan APBD di Kota Malang) 1.0
FH - Usakti
Prosedur penyusunan Perda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam mengatur PKL di Kawasan Tanah Abang Ditinjau dari Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
FH - Usakti
Analisis yuridis pengangkatan anggota TNI aktif sebagai penjabat Kepala Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat (Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022)
FH - Usakti
Pemberhentian walikota yang melakukan kasus korupsi dan wewenang pejabat penggantian pelaksana tugas menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah di Kota Bekasi
FH - Usakti
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pembentuk Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Provinsi DKI Jakarta)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin lingkungan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XIII/2020 tentang undang-undang cipta kerja
FH - Usakti
Kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam menetapkan keputusan tentang upah minimum Provinsi Tahun 2022
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?