P Pada perkembangan dalam dunia peradilan, terdapat beberapa pembuktian yang melanggar hukum, serta melanggar hak asasi manusia dikarenakan persidangan antara terdakwa dengan saksi mahkota dilakukan secara bersamaan. Salah satunya adalah perkara pada Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Jkt Utr., dan 287/Pid.B/2024/PN Jkt Utr. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana kekuatan pembuktian dari keterangan saksi mahkota yang diberikan oleh terdakwa lainnya dan apakah keterangan terdakwa yang disumpah sebagai saksi mahkota dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 286/Pid.B/2024/PN Jkt Utr dapat dinilai sebagai alat bukti menurut KUHAP? Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah metode penulisan hukum normatif, sifat penulisan deskriptif, jenis data menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Hasil penelitian adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap para Saksi Mahkota yang disumpah serta Terdakwa dalam perkara Nomor 286/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr., tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang valid. Hal ini disebabkan karena adanya pelanggaran kaidah asas non self incrimination dan kaidah prosedural yang diatur dalam KUHAP dan ICCPR yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Selain itu, keterangan Saksi Mahkota tidak dapat dijadikan sebagai keterangan dalam Perkara Nomor 286/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. Hal ini dikarenakan para Saksi Mahkota juga menjadi Terdakwa pada perkaranya sendiri, serta diperiksa secara bersama-sama dengan Terdakwa Krisdian Nur Mulya yang juga dilakukan penyumpahan sebagai saksi.