DETAIL KOLEKSI

Dugaan persekongkolan dalam pengadaan pupuk intensifikasi tanaman kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 (Studi Putusan Kppu Nomor 07/Kppu-L/2016)

Oleh : Azizatu Afifah Juwita Yasin

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018/II/017

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Anna Maria Tri Anggraini

Subyek : Commercial law

Kata Kunci : business competition law, tender conspiracy

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2018_TA_HK_010001400077_Halaman-Judul.pdf
2. 2018_TA_HK_010001400077_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2018_TA_HK_010001400077_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2018_TA_HK_010001400077_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2018_TA_HK_010001400077_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf
6. 2018_TA_HK_010001400077_Bab-4_Pembahasan.pdf
7. 2018_TA_HK_010001400077_Bab-5_Penutup.pdf
8. 2018_TA_HK_010001400077_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2018_TA_HK_010001400077_Lampiran.pdf

P Persekongkolan tender merupakan salah satu kegiatan yang dilarang UU No5 Tahun 1999 yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini adalah : apakah terdapat kesepakatan yang mengarah pada persekongkolan dalam tender pengadaaan pupuk intensifikasi tanaman kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan apakah pemberian sanksi dalam putusan perkara Nomor 07/KPPU-L/2016 telah sesuai dengan Pasal 47 Undang Undang No 5 Tahun 1999. Penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian memberikan kesimpulan, bahwa terdapat kesepakatan yang mengarah pada persekongkolan dalam tender pengadaaan pupuk intensifikasi tanaman kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pemberian sanksi dalam putusan perkara Nomor 07/KPPU-L/2016 tentang dugaan pelanggaran terhadap pasal22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah sesuai dengan Pasal 47 Undang Undang No 5 Tahun 1999.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 26 Judul)

Analisis yuridis terhadap putusan KPPU nomor 08/KPPU-I/2014 tentang kartel ban kendaraan bermotor roda empat menurut hukum persaingan usaha 2.7
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai perjanjian tertutup dalam perjanjian KPR RI berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi putusan KPPU nomor 5/KPPU-I/2014) 1.0
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang kewajiban laporan atas pengambilalihan saham PT. Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012)
FH - Usakti
Pengaturan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha: Studi perbandingan dengan Jepang 0.0
FH - Usakti
Penerapan unsur pihak lain dalam perkara persekongkolan tender pada putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XIV/2016 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai tindakan post-bidding dalam persekongkolan tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
FH - Usakti
Eksaminasi putusan KPPU No. 14/KPPU-L/2016, putusan PN Makassar No. 310/Pdt.Sus-KPPU/PN.MKS, dan putusan MA 873 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 mengenai persekongkolan tender dalam pembangunan fasilitas pelabuhan laut benteng Kabupaten Selayar APBN dan APBN-P tahun anggaran 2015 berdasarkan peraturan di bidang
FH - Usakti
Persekongkolan tender dalam pengadaan kartu tanda penduduk elektronik tahun anggaran 2011 dan 2012 : studi terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor 55K/PDT.SUS-KPPU/2014 5.0
FH - Usakti
Kewenangan komisi pengawas persaingan usaha dalam menyelesaikan sengketa perjanjian horizontal (studi perbandingan berdasarkan hukum positif Indonesia dan Malaysia) 5.0
FH - Usakti
Praktik monopoli oleh PT Angkasa Pura II (persero) dalam pengiriman (outgoing) dan pengambilan (incoming) kargo dan pos di bandara Kualanamu - Medan (studi terhadap putusan Mahkamah Agung no.824 k/pdt.sus-kppu/2019)
FH - Usakti
Praktek monopoli PT Angkasa Pura Logistik dalam penyediaan fasilitas terminal pelayanan angkutan kargo di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (studi terhadap putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2016, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/PDT.SUS-KPPU/2017/PN.JKT.PST., putusan Mahkamah Agung Nomo 5.0
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan terafiliasi PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa TBK kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perspektif hukum persaingan usaha
FH - Usakti
Tinjauan yuridis atas nota kesepakatan antara 17 (Tujuh Belas) pelaku usaha LPG di wilayah Bandung dan Sumedang dalam perspektif hukum persaingan usaha
FH - Usakti
Praktik monopoli dan penguasaan pasar jasa angkutan taksi di bandar udara Batam Makassar dan Surabaya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
FH - Usakti
Persekongkolan tender terkait paket pekerjaan preservasi dan pelebaran jalan arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei. Bengkal berdasarkan pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap Putusan Nomor 19/KPPU-I/201)
FH - Usakti
Tender pembangunan gedung (Paruga) samakai di Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 (studi putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2014, Putusan Pengadilan Negeri No. 54/Pdt.SUS/2015/PN, dan Putusan Mahkamah Agung No. 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016)
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh perusahaan asing berdasarkan hukum persaingan usaha (studi terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.17/KPPU-M/2015)
FH - Usakti
Kewenangan KPPU dalam menangani perkara kartel: Studi Komparatif dengan Undang-Undang antimonopoli di Jepang
FH - Usakti
Studi perbandingan larangan persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dan antitrust law di Amerika Serikat
FH - Usakti
Pengenaan sanksi oleh KPPU dalam persekongkolan tender pengadaan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
FH - Usakti
Persekongkolan tender paket pengadaan alat kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (studi terhadap putusan KPPU nomor 24/KPPU-l/2016)
FH - Usakti
Persekongkolan tender dalam jasa pengadaan bus Transjakarta berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap putusan Nomor 15/KPPU-I/2014)
FH - Usakti
Analisis terhadap batasan dan kriteria menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu menurut Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan KPPU No 14/KPPU-L/2015 dan Putusan KPPU No 22/KPPU-I/2016)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perjanjian tertutup antara PT. Tirta Investama (Danone AQUA) dengan PT. Balina Agung Perkasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I-2016)
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan laporan oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk atas pengambilalihan saham PT Citra Asri Property berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Persaingan Usaha
FH - Usakti
Eksaminasi putusan KPPU mengenai rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007 Dan Nomor 35/KPPU-I/2010)
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?