K Kegiatan reklamasi pantai merupakan upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk merubah suatu lingkungan alam rnenjadi lingkungan buatan, suatu tipologi ekosistem menjadi suatu bentang alam daratan Reklamasi pantai dilakukan sebagai upaya untuk mempertuas wilayah daratan dengan berbagai tujuan adalah sah dan telah dipraktekkan di seluruh dunia. Sebagaimana pada proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Pernerintah Provinsi OKI Jakarta menerbitkan izin pelaksanaan bagi pengembang yang selanjutnya muncul masalah dan pertentangan diantaranya adalah ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang, sehingga Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menerbitkan moratorium untuk menghentikan sementara proyek Reklamasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah dasar dan/atau landasan yuridis dikeluarkannya moratorium Kementerian Koordinator Kemaritiman atas proyek reklamasi Teluk Jakarta? 2) Bagaimanakah kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan proyek reklamasi Teluk Jakarta berdasarkan moratorium Kementerian Koordinator Kemaritiman? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data diolah secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Ke, s mpulan dalam penelitian ini adalah dasar atau landasan dikeluarkannya moratorium (penghentian sementara) reklamasi Pantai Jakarta Utara oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah karena proyek reklamasi pantai Teluk Jakarta rnelanggar peraturan perundang-undangan yang bertaku terkait penerbitan izin reklamasi, Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta kajian lingkungan strategis serta ketidaklayakan reklamasi. Jakarta tidak masuk dalam KSNT melainkan KSN , dengan demikian, proyek reklamasi pantai utara Jakarta menjadi kewenangan Pemerintah OKI, sedang kewenangan Pemerintah Pusat (Menteri) sebagai Pengawas dan Penegakan Hukum Lapis Kedua sebagaimana Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 73 dan Pasal 77.