DETAIL KOLEKSI

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang diputus pasal 372 KUHP (studi putusan No.42/PID.B/2019/PN KNG) )


Oleh : Donni Darmawan

Info Katalog

Nomor Panggil : 2021/I/033

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2020

Pembimbing 1 : Eriyantouw Wahid

Subyek : Criminal law;Fraud - Law and legislation

Kata Kunci : criminal law, crime fraud


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2020_TA_SHK_010001600115_Halaman-Judul.pdf 1620.33
2. 2020_TA_SHK_010001600115_Lembar-Pengesahan.pdf 3140.79
3. 2020_TA_SHK_010001600115_Bab-1_Pendahuluan.pdf 1459.48
4. 2020_TA_SHK_010001600115_Bab-2_Tinjauan-Pustaka-.pdf 1545.79
5. 2020_TA_SHK_010001600115_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf 1402.03
6. 2020_TA_SHK_010001600115_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf 1446.3
7. 2020_TA_SHK_010001600115_Bab-5_Kesimpualan.pdf 1387.23
8. 2020_TA_SHK_010001600115_Daftar-Pustaka.pdf 1390.28
9. 2020_TA_SHK_010001600115_Lampiran.pdf 1680.5

T Tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan memberikan janji supaya orang lain memberikan sesuatu kepada pelaku, yang dilakukan dengan cara pelaku membawa beberapa ekor kambing milik korban yang akan dijual dengan pembayaran kambing tersebut akan dilakukan pada sore hari setelah kambing tersebut laku, seperti yang terdapat dalam Putusan No.42/Pid.B/2019/PN KNG. Permasalahan yang diangkat adalah 1) apakah perbuatan pelaku sudah memenuhi atau tidak unsur-unsur Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP (Studi Putusan No.42/Pid.B/2019/PN KNG). 2) apakah pemidanaan dalam Putusan No.42/Pid.B/2019/PN KNG sesuai atau tidak dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskripsi analitis dengan menggunakan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur Pasal 372 KUHP, 2) Pemidanaan dalam kasus No.42/Pid.B/2019/PN KNG tidak sesuai dengan asas kontemporer yang mempunyai tujuan menimbulkan efek jera, keseimbangan, keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan seharusnya dikenakan ketentuan Pasal 378 KUHP.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?