DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung SMA di Banda Aceh

1.0


Oleh : Stephanie Ade Irawan

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2014

Pembimbing 1 : Vientje Ratna M.

Subyek : Adoption - Corrupt Practices

Kata Kunci : criminal law, corruption in the construction of the high school building in Banda Aceh,

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2014_TA_HK_01006525_8.pdf
2. 2014_TA_HK_01006525_7.pdf
3. 2014_TA_HK_01006525_6.pdf
4. 2014_TA_HK_01006525_5.pdf
5. 2014_TA_HK_01006525_4.pdf
6. 2014_TA_HK_01006525_3.pdf
7. 2014_TA_HK_01006525_2.pdf
8. 2014_TA_HK_01006525_1.pdf

D Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan. Seperti pemebrantasan korupsi yang terjadi di Banda Aceh pada pembangunan USB SMA Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 165.360.890,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah). Pokok permasalahan yang diangkat adalah apakah putusan hakim telah sesuai atau tidak dengan pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan undang-undnag No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan apakah bentuk penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana korupsi? (studi penelitian yuridis normatif yang bersifat derkriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam pasal 3 Jo 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang no.31 tahun 1999 yang diubah dengan undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kepada terdakwa Hasan Sani Ar bin Amirul Mukminin (alm.) dan bentuk penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam pasal 55 ayat (1) yaitu turut serta atau orang yang turut melakukan yaitu terdakwa yang secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.

I In the midst of national development efforts in various fields, the aspirations of the people to fight corruption and other forms of deviation increases, because in fact the act of corruption has caused huge losses to the state, which in turn can have an impact on the onset of the crisis in various fields. For the prevention and eradication of corruption needs to be improved. As pemebrantasan corruption in Banda Aceh on the construction Woyla USB High School East West Aceh district with State financial losses of Rp 165,360,890.00 (one hundred and sixty-five million three hundred sixty thousand eight hundred and ninety dollars). The issue raised is whether the judge's decision in accordance with Article 3 or Article 18 paragraph Jo (1) a, b, subsection (2) and (3) of Law No. 31 of 1999, as amended by law No. undnag 20, 2001, on the eradication of corruption and whether the shares of the defendant conducted by corruption? (research studies juridical normative analytical derkriptif using secondary data obtained through the study of literature and qualitative data were processed using deductive logic inference. The results showed that the fulfillment of all the elements contained in article 18, paragraph 3 Jo (1) letter a, b, subsection (2) and (3) of Law No.31 of 1999 as amended by law 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, the judge impose imprisonment for two (2) years and a fine of Rp 75,000,000, - (seventy five million dollars) with the provision if the fine is not paid then replaced by imprisonment for five (5) months to the accused Hasan Sani bin Ar Commander of the Faithful (alm.) and the shares of the conducted by defendant included in article 55 paragraph (1) that participated or helped people do that defendant has directly take part in the commission of an offense which has been threatened with punishment by law.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?