Pengimplementasian pajak pertambahan nilai (PPN) di bidang industri pertelevisian
T Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami apakah implementasi pajak pertambahan nilai pada PT. Lativi Mediakarya (TV One) sudah sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku di Indonesia dan apakah perlakuan akuntansi sudah sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah jenis studi kasus pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan. Dalam metode analisis dilakukan dengan analisis hasil analisis terhubung dengan teori hukum (UU) dan peraturan yang mendasari penerapan PPN, untuk disimpulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). PT. Lativi Mediakarya (TV One) merupakan Pengusaha Kena Pajak yang sudah memiliki NPWP dan Nomor Pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dan dilihat dari struktur organisasi perusahaan ini sudah cukup baik dalam menangani masalah perpajakan khususnya mengenai barang atau jasa yang dikenakan PPN. 2). Di dalam perhitungan PPN pada PT. Lativi Mediakarya (TV One) telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan penjualan atas Barang Mewah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN), baik dalam hal pencatatannya dan pelaporannya. 3). Dalam hal pelunasan kewajiban pajak pembayaran PT. Lativi Mediakarya (TVOne) selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat dan demikian juga dengan penyampaian SPT Masa PPN. 4). Penyetoran dan pelaporan PPN didasarkan atas perhitungan selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Berdasarkan undang undang yang berlaku, ditetapkan apabila pada suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka selisihnya merupakan PPN yang masih harus dibayar atau yang biasa disebut kurang bayar oleh PT. Lativi Mediakarya (TV One). Dimana pelaporan dan penyetoran kurang bayar bulan Februari pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.482.052.406.
T This research was to understand the implementation of value-added tax on the PT. Lativi Mediakarya (TV One) is in conformity with the provisions of tax law in force in Indonesia and whether the accounting treatment for the collection and remittance of value added tax is in conformity with generally accepted accounting principles. This type of research is the kind of descriptive case study approach, the technique of collecting data through field research and library research. In this method of analysis was performed by analysis of the results of the analysis is connected with the theory of laws and regulations underlying the application of VAT, to be concluded. The result of this research shows that: 1). PT. Lativi Mediakarya (TV One) is Taxable and views of the company’s organizational structure are quite good in dealing with tax matters, especially concerning the goods or services subject to VAT. 2). In the calculation of VAT on the PT. Lativi Mediakarya (TV One) has been in accordance with regulation No. 8 of 1983 on Value Added Tax and luxury goods sales, as last amended by regulation No. 42 of 2009 (VAT Act), both in terms of recording and reporting. 3). In terms of repayment of the tax liability payments PT. Lativi Mediakarya (TVOne) always on time and never late and so it is with the delivery of SPT VAT period. 4). Depositing and reporting of VAT is based on the calculation of the difference between output tax and input tax. Under applicable laws, set at a time when the tax, output tax input tax is greater than the difference is VAT payable or paid less commonly referred to by PT. Lativi Mediakarya (TV One). Where the reporting and remittance of an underpayment of February 2012 amounted to Rp. 1.482.052.406. .