P Pemegang hak atas tanah memiliki kewenangan penuh untuk melakukanperbuatan hukum atas bidang tanah termasuk menjual tanah danmenjadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan pemberi haktanggungan. permasalahan yang dianalisis mencakup keabsahan jual belidan pembebanan hak tanggungan atas sebidang tanah yang diperolehberdasarkanjualbeliberdasarkanputusannomor90/pdt.g/2021/pn.jkt.sel. penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan bersumber pada datasekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, danputusan pengadilan. jual beli tanah dalam putusan nomor90/pdt.g/2021/pn.jkt.sel dapat dimintakan pembatalannya dandinyatakan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya salah satu syaratmateriil yakni pihak penjual bukanlah pemegang hak atas tanah yang sahdan syarat formil yakni asas terang karena jual beli tidak dilakukandihadapan ppat. dari sudut pandang hukum perjanjian, dari sudutpandang hukum perjanjian, adanya niat untuk memperjualbelikan tanahmilik orang lain melanggar syarat mengenai kecakapan para pihak dalammelakukan perjanjian dan terdapat causa yang tidak halal, yang semakinmemperkuat ketidakabsahan perjanjian tersebut. hal ini sesuai denganpasal 1471 kuhperdata yang menyatakan bahwa jual beli atas barangmilik orang lain adalah batal demi hukum. oleh karena itu, perjanjian jualbeli ini mengandung cacat hukum secara keseluruhan dan tidak dapatdijadikan dasar yang sah untuk peralihan hak atas tanah. oleh karenanyapembebanan hak tanggungan dinyatakan tidak sah karena tidakmemenuhi ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 10 undang-undang haktanggungan di mana pemberi hak tanggungan bukanlah pemegang hakatas tanah yang sah karena memperoleh tanah tersebut melalui jual beliyang telah dinyatakan batal demi hukum.