P Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah kemiskinan di Kota Bekasi yang masih menjadi tantangan serius, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 137.390 jiwa pada tahun 2022. Sebagai kota penyangga ibukota dengan pertumbuhan pesat, Bekasi memerlukan strategi komprehensif dalam menanggulangi kemiskinan sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam menurunkan angka kemiskinan periode 2022-2023 dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan sosio legal, menggunakan data primer dari wawancara dengan pejabat Dinas Sosial dan data sekunder dari bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Bekasi telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti bantuan pangan, bantuan tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berhasil menurunkan persentase kemiskinan dari 4,43% menjadi 4,10%. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan anggaran daerah yang hanya berkontribusi 6,62% dari total anggaran Rp 116,4 miliar, kesulitan pengelolaan data kemiskinan, tantangan menjangkau seluruh wilayah, masalah koordinasi antar instansi, serta kendala dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat miskin.