( (E) Pengaturan kesepakatan yang dibuat antar pelaku usaha adalah hal yang umum dalam dunia persaingan usaha di Indonesia dan Jepang, kesepakatan yang dibuat antar pelaku usaha dapat dianggap melanggar selama perjanjian tersebut dapat membatasi pelaku usaha pesaing dipasar, salah satu kesepakatan yang dilarang adalah transaksi ekslusif terkait dengan harga atau diskon. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan hukum tentang Transaksi Ekslusif terkait harga dan diskon. Serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penerapan hukum yang dilakukan oleh KPPU dan JFTC. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif terkait perbandingan hukum, data yang digunakan adalah data sekunder dan menggunakan analisis data deskriptif analistis. Sifat penelitian bersifat deskriptif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Kesimpulan bahwa adanya persamaan pengaturan yaitu mengenai definisi pelanggaran, Perjanjian, Larangan melakukan Transaksi dengan pelaku usaha lain yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b UU Nomor 5/1999 dengan Article 19 (6) letter d AMA Dalam penerapan hukumnya ditemukan persamaan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, membatalkan isi perjanjian, dan perintah menghentikan tindakan yang melanggar. Perbedaan penerapan yang digunakan yaitu bentuk penetapan hukum yang dikeluarkan, pendekatan yang digunakan, dan adanya pelanksanaan pelatihan pembekalan tentang pengaturan perundang-undangan. Persamaan dan Perbedaan lainnya mengenai kewenangan KPPU dan JFTC. Keduanya adalah Lembaga Independen dan memiliki kewenangan yang sama. Perbedaannya yaitu JFTC memiliki kewenangan untuk memasuki kantor bisnis pelaku usaha tidak dengan KPPU.