M Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materiil dapat berupa diterima, ditolak, atau tidak dapat diterima. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dapat menyatakan inkonstitusional bersyarat, yang artinya undang-undang harus dimaknai suatu syarat tertentu. Namun, Mahkamah Konstitusi terkadang justru menambahkan norma baru dalam putusan, bukan memaknai suatu norma. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang menambahkan norma baru pada peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah metode penulisan hukum normatif, sifat penulisan deskriptif, jenis data menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Hasil penelitian adalah pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi pada Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023, telah mempertimbangkan untuk merumuskan suatu norma baru. Kemudian Amar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 bukan sekadar merupakan penambahan norma baru dalam undang-undang. Hal ini tentu tidak sesuai ketentuan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (3) dan (4) PMK 2/2021.