DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis sanksi terhadap anggota polri berstatus aktif yang melakukan nikah siri berdasarkan peraturan pemerintah no. 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (analisis kasus terhadap AKP Ru’yah Ulfa anggora polri aktif yang melakukan nikah siri)


Oleh : Gina Fahriana

Info Katalog

Nomor Panggil : 2021/I/005

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2021

Pembimbing 1 : Reni Dwi Purnomowati

Subyek : Marriage - Law and legisltaion

Kata Kunci : Indonesian national police, code of professional ethics, marriage, siri marriage


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2021_TA_SHK_010001400186_Halaman-Judul.pdf 1015.48
2. 2021_TA_SHK_010001400186_Lembar-Pengesahan.pdf 3114.55
3. 2021_TA_SHK_010001400186_Bab-1_Pendahuluan.pdf 1004.91
4. 2021_TA_SHK_010001400186_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 1145.65
5. 2021_TA_SHK_010001400186_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf 989.79
6. 2021_TA_SHK_010001400186_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf 1016.2
7. 2021_TA_SHK_010001400186_Bab-5_Kesimpualan.pdf 965.75
8. 2021_TA_SHK_010001400186_Daftar-Pustaka.pdf 940.21
9. 2021_TA_SHK_010001400186_Lampiran.pdf 980.47

P Pernikahan siri yang dilakukan oleh aparatur negara juga banyak dijumpai di dalam instansi kepolisian. Dalam kasus ini AKP Ru’yah Ulfa yang melakukan nikah siri. Permasalahannya bagaimana proses pernikahan siri oleh AKP Ru’yah Ulfa dan apa akibat hukum serta sanksi bagi anggota kepolisian yang melakukan nikah siri. Metode yang dilakukan adalah penelitian secara normatif terhadap ketentuan pernikahan bagi anggota kepolisian di dalam Perpol No.6 Tahun 2018 dan PP No. 2 Tahun 2003 bagi seorang anggota polisi aktif dan akibat hukum serta sanksi bagi seorang anggota polisi berstatus aktif yang melakukan nikah siri berdasarkan PP No. 2 Tahun 2003. Data diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dan penelusuran data melalui internet. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Pengambilan kesimpulan dengan metode deduksi. Berdasarkan analisis maka nikah siri bagi seorang anggota kepolisian bertentangan dengan PP No.2 Tahun 2003 dan bentuk pertanggung jawaban tindakan AKP Ru’yah Ulfa ditentukan berdasarkan hasil persidangan oleh Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?