DETAIL KOLEKSI

Aspek hukum pembebanan izin baru pada areal izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP Op) PT. Mahandi Prima Makmur di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi (Studi Kasus: Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 592 K/TUN/2019).

5.0


Oleh : Erizka Shavirra Rachael

Info Katalog

Nomor Panggil : 2021/I/117

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2021

Pembimbing 1 : Irene Mariane

Subyek : Forest products - Law and legislation;Licences - Law and legislation

Kata Kunci : forestry law, imposition of new company permits, in batang hari district, jambi province


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2021_TA_SHK_010001700143_Halaman-Judul.pdf 1022.51
2. 2021_TA_SHK_010001700143_Lembar-Pengesahan.pdf 3133.81
3. 2021_TA_SHK_010001700143_Bab-1_Pendahuluan.pdf 1029.54
4. 2021_TA_SHK_010001700143_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 1088.47
5. 2021_TA_SHK_010001700143_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf 1054.85
6. 2021_TA_SHK_010001700143_Bab-4_Analisis-dan-Pembahasan.pdf 1067.89
7. 2021_TA_SHK_010001700143_Bab-5_Kesimpulan.pdf 983.03
8. 2021_TA_SHK_010001700143_Daftar-Pustaka.pdf 956.23
9. 2021_TA_SHK_010001700143_Lampiran.pdf 2282.1

T Terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan implementasinya sehingga menyebabkan kerugian bagi Para pihak maupun pemerintah seperti pada kasus pembebanan izin baru pada areal IUP Operasi Produksi milik PT MPM yaitu IUPHHK-HTI a.n PT RTI yang terjadi kawasan hutan produksi Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dengan pokok permasalahan yang diangkat 1) apakah akibat hukum dari pembebanan izin baru pada areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Op) terhadap upaya PT Mahanadi Prima Makmur untuk meningkatkan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi? dan 2) Apakah pembatalan pembebanan izin baru pada areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat digunakan sebagai dasar PT Mahanadi Prima Makmur untuk meningkatkan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi?. Tipe penelitan yang digunakan adalah Penelitian Normatif-Yuridis, sifat penelitian deskriptif-analitis, jenis data adalah jenis data sekunder. Penelitian di analisis secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Kesimpulannya adalah pembebanan izin baru pada areal IUP Op Milik PT Mahanadi Prima Makmur telah merugikan pihak PT MPM namun pembatalan pembebanan izin baru dengan mencabut IUPHHK-HTI a.n PT RTI pada areal IUP Op milik PT Mahanadi Prima Makmur juga tidak dapat dijadikan dasar atau upaya untuk PT MPM melakukan peningkatan izin usaha pertambangannya.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?