T Tindak Pidana Perikanan pada saat ini semakin meningkat, salah satunya adalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang terlarang. Penangkapan ikan yang illegal akan menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar, karena perikanan laut merupakan salah satu penentu system penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestariannya. Pokok permasalahan yang diangkat adalah apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 84 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan bagaimana bentuk penyertaan dalam tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang terlarang (Studi Kasus Putusan nomor: 166/Pid.Sus-PRK/2015/PN.Mrh). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalu studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Normansyah als Ancah telah memenuhi rumusan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.