DETAIL KOLEKSI

Tanggung jawab pengembang terkait prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam perspektif perlindungan konsumen


Oleh : Samuel Christian

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Ni Gusti Nyoman Renti Maharaini

Kata Kunci : Consumer Protection, Responsibility, Developer

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100376_Halaman-Judul.pdf 7
2. 2025_SK_SHK_010002100376_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf
3. 2025_SK_SHK_010002100376_Surat-Hasil-Similaritas.pdf
4. 2025_SK_SHK_010002100376_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf
5. 2025_SK_SHK_010002100376_Lembar-Pengesahan.pdf
6. 2025_SK_SHK_010002100376_Pernyataan-Orisinalitas.pdf
7. 2025_SK_SHK_010002100376_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf
8. 2025_SK_SHK_010002100376_Bab-1.pdf 16
9. 2025_SK_SHK_010002100376_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002100376_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002100376_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002100376_Bab-5.pdf
13. 2025_SK_SHK_010002100376_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2025_SK_SHK_010002100376_Lampiran.pdf

K Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (psu) di perumahan adalah hak konsumen yang dijamin undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan undang-undang nomor 1 tahun 2011, namun banyak pengembang belum menyerahkan psu kepada pemerintah daerah, seperti di cluster pasadena, sentul city, hal ini menyebabkan ketidakpastian pengelolaan yang akhirnya merugikan konsumen. pokok permasalahan yang timbul bagaimana pengaturan terkait psu di cluster pasadena perumahan sentul city dalam perspektif perlindungan konsumen, bagaimana jika pengembang belum memenuhi kewajibannya terkait psu, dan bagaimana tanggung jawab pengembang jika kewajiban terkait psu belum dipenuhi. tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan data primer sebagai pendukung. data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. berdasarkan hasil penelitian, seluruh ketentuan yang memuat aturan terkait kewajiban pengembang untuk menyerahkan psu sudah jelas, terdapat sanksi administrasi dan ketentuan pidana jika pengembang tidak melaksanakan kewajibannya, dan pengembang bertanggung jawab penuh atas pembiayaan pemeliharaaan psu sebelum psu tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

T The availability of public infrastructure, facilities, and utilities (psu) in residential areas is a consumer right guaranteed by law no. 8 of 1999 and law no. 1 of 2011. however, many developers have not yet handed over psu to local governments, such as in the pasadena cluster, sentul city. this has led to uncertainty in management, ultimately harming consumers. the main issues that arise are how psu regulations are implemented in the pasadena cluster of sentul city residential area from a consumer protection perspective, what happens if developers fail to fulfill their obligations regarding psu, and what the developers\\\' responsibilities are if their obligations regarding psu are not fulfilled. the research type used is normative legal research, supported by secondary and primary data. the data is analyzed qualitatively with deductive conclusions. based on the research results, all provisions containing rules related to the developer\\\'s obligation to hand over psu are clear, there are administrative sanctions and criminal provisions if the developer does not fulfill its obligations, and the developer is fully responsible for the maintenance costs of psu before it is handed over to the local government.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?