P Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan meningkatkan perekonomian nasional demi kesejahteraan rakyat indonesia. bumn merupakan bagian penting dari pelaku kegiatan ekonomi nasional. di indonesia, pengaturan pengadaan bumn diatur dalam peraturan menteri bumn nomor per-2/mbu/03/2023, yang menekankan kepatuhan prosedural yang ketat. sementara itu, malaysia melalui red book: procurement guidelines & best practices menerapkan pendekatan strategis dan fleksibel yang selaras dengan prinsip good corporate governance dan value for money. rumusan masalah dalam penelitian ini persaamaan dan perbedaan pengaturan pengadaan barang dan jasa di lingkup bumn di indonesia dan di malaysia, serta kendala dalam penerapan hukum pengaturan pengadaan barang dan jasa di lingkup bumn antara indonesia dan malaysia. penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, sifat penelitian deskriptif yang berdasar pada data sekunder sebagai data utama. pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis dengan secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif. hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sistem malaysia lebih adaptif dan mendorong inovasi melalui digitalisasi dan praktik terbaik pengadaan. sebaliknya, indonesia masih menghadapi tantangan birokratisasi dan keterbatasan kelembagaan, terdapat kendala dalam melakukan perbandingan antar sistem hukum yang berbeda. salah satu hambatan utama adalah perbedaan dalam sistem hukum dasar yang dianut oleh masing-masing negara.