P Pengujian undang-undang (judicial review) merupakan mekanisme fundamental dalam sistem ketatanegaraan yang berperan untuk memastikan setiap undang-undang sejalan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. di indonesia dan turki, peran ini dijalankan oleh mahkamah konstitusi republik indonesia (mkri) dan anayasa mahkemesi republik turki (amrt). permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan mkri dan amrt dalam pengujian undang-undang, serta bagaimanakah tindak lanjut hasil putusan pengujian undang-undang mkri dan amrt. untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, analisis yang digunakan adalah kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa meskipun mkri dan amrt sama-sama memiliki putusan hasil pengujian undang-undang yang final dan mengikat, terdapat perbedaan dalam aspek aktor pemohon, objek pengujian, serta mekanisme implementasi putusan. mkri lebih terbuka dalam menerima permohonan dari warga negara, sedangkan amrt membatasi hanya pada lembaga tertentu. dalam hal tindak lanjut, putusan yang dijatuhkan oleh masing-masing lembaga mengharuskan pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan atau merevisi norma hukum yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. namun kedua negara menghadapi tantangan dalam hal tindak lanjut hasil putusan, yang sangat dipengaruhi oleh good political will dari pembentuk undang-undang.