K Kebijakan pemberian subsidi BBM dan gas merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang salah satu tujuannya untuk menjaga kestabilan daya beli masyarakat, mengingat konsumsi merupakan salah satu variabel ekonomi makro yang sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, pada tahun 2015 diberlakukan pengurangan anggaran subsidi BBM dan gas berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014. Pengurangan anggaran tersebut dialokasikan ke anggaran lain yang salah satunya untuk anggaran pembangunan infrastruktur yang dipandang lebih produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kebijakan fiscal realokasi anggaran subsidi BBM dan gas ke anggaran belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional beserta variabel ekonomi makro seperti: (i) tingkat konsumsi masyarakat; (ii) tingkat investasi; (iii) tingkat belanja negara; (iv) tingkat impor; (v) tingkat ekspor; (vi) tingkat penerimaan pemerintah; (vii) tingkat penyerapan tenaga kerja; dan (viii) tingkat PDB riil. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data Input-Output 2010 serta data anggaran pembangungan infrastruktur tahun 2012 hingga tahun 2016. Adapun penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan metode Computable General Equilibrium (CGE) model Wayang serta dengan simulasi yang bersifat comparative-static di dalam melakukan pengolahandata. Hasil penelitian menunjukkan dampak dari penerapan kebijakan fiskal tersebut sebagai berikut: (i) tingkat konsumsi masyarakat tidak berubah pada jangka pendek dan meningkat pada jangka panjang; (ii) terjadi peningkatan investasi pada jangka pendek dan jangka panjang; (iii) terjadi penurunan belanja pemerintah pada jangka pendek dan jangka panjang; (iv) terjadi penurunan impor pada jangka pendek dan jangka panjang; (v) terjadi penurunan ekspor pada jangka pendek dan jangka panjang; (vi) terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja pada jangka pendek dan jangka panjang; (vii) terjadi penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak pada jangka pendek dan jangka panjang; (viii) terjadi peningkatan PDB riil pada jangka pendek sebesar 0,225% dan pada jangka panjang sebesar 0,281%. Implikasi kebijakan menunjukkan bahwa penerapan kebijakan fiskal tersebut secara umum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, dengan adanya hasil olah data yang menunjukkan adanya penuruan pada beberapa variabel ekonomi makro seperti ekspor, impor dan penyerapan tenaga kerja, maka hal ini dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan untuk mempersiapkan kebijakan lain yang dapat menopang agar tidak terjadi penurunan pada beberapa variabel ekonomi makro tersebut.