R Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia merupakan komponen dasar bagi kesejahteraan rakyat. Salah satu tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum adalah melalui pengadaan rumah yang layak bagi warga negaranya. Pengadaan rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS) diatur Undang Undang Nomor 72 Tahun 1958 dalam bentuk rumah negara. Pengelolaan rumah negara berhubungan erat dengan kekayaan negara dalam rangka tertib administrasi barang milik negara. Rumah negara dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu rumah negara golongan I, golongan II dan golongan III yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara. Pokok permasalahannya adalah : Bagaimana pengaturan rumah negara di Indonesia dalam rangka tertib administrasi barang milik negara, bagaimana implementasi peraturan perundang undangan tentang rumah negara, dan bagaimana rekonstruksi pengaturan rumah negara secara ideal yang diharapkan dapat terwujud dimasa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif yang didukung oleh data empiris. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian terdapat pada tahap pengalihan hak. Dalam prosedur yang diatur secara teknis oleh Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2008, pengalihan hak atas rumah negara golongan III didahului oleh pelepasan hak atas tanah yang kemudian dilanjutkan dengan permohonan hak baru kepada kantor Pertanahan setempat. Setelah itu rumah negara golongan III dapat dikuasai dengan hak milik. Tetapi dengan menggunakan lembaga Hak Pengelolaan, proses itu dapat disederhanakan, yaitu tanpa proses pelepasan hak, tetapi dapat langsung mengajukan permohonan hak pada negara berupa Hak Pakai dengan jangka waktu yang tidak bertentangan dengan Undang undang. Pengaturan ini harus diatur secara khusus dengan peraturan pemerintah. Hak Pengelolaan yang dimaksud adalah diberikan oleh negara kepada Kementerian PUPR yang merupakan bagian dari Hak Menguasai Negara, maka Kementerian PUPR dapat mewakili Negara untuk memberikan hak pakai kepada PNS Pemohon, khusus untuk rumah negara golongan III.